Reporter: Dwi Nur Oktaviani, Mohamad Jumasri, | Editor: Edy Can
JAKARTA. Komisi VII DPR akan membahas hasil kajian tim pengkaji akademis dampak kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Setelah mengetahui paparan hasil kajian itu, fraksi DPR akan menentukan sikap atas rencana penerapan pembatasan BBM subsidi.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah terang-terangan menolak rencana pembatasan itu. Sementara, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan sikap. “Yang jelas kami akan mendengar pemaparan di Komisi VII jam 2 nanti. Kami akan melihat kebijakan tersebut,” ujar Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal, Selasa (8/2).
Sebelumnya, PKS telah meminta pemerintah menunda realisasi rencana yang awalnya akan diterapkan pada Januari lalu. Sebab, fraksi ini meminta pemerintah untuk membuat konsep kebijakan yang melindungi rakyat kecil. Maklum, Mustafa menilai selama ini manajemen penyaluran BBM subsidi sudah amburadul.
PKS juga tidak setuju jika kebijakan itu diterapkan pada Juli mendatang. Mustafa beralasan, bulan tersebut sangat rawan terhadap inflasi. "Ini akan mendorong gejolak sosial dan dapat mencekik masyarakat. Ini bukan hanya ditilik dari kesiapan energi saja, tapi sosial budaya harus dijaga stabilitas politik ini,”tambahnya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendy Simbolon mengatakan rapat tersebut akan membahas kajian pemerintah terkait yang akan memberlakukan pembatasan BBM bersubsidi pada awal April 2011. "Rapat ini merupakan rapat lanjutan bulan Januari 2011," ujarnya.
Sebelumnya, tim pengkaji telah memberikan tiga opsi kepada pemerintah. Tiga opsi itu yakni menaikkan harga premium sebesar Rp 500 per liter, menjaga harga BBM nonsubsidi, dan mengendalikan konsumsi lewat sistem pengendali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
