Reporter: Adi Wikanto | Editor: Edy Can
JAKARTA. DPR sudah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011. Namun, sebenarnya pembahasan anggaran belum selesai.
Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengungkapkan, ada beberapa kementerian/lembaga yang belum menyelesaikan pembahasan anggaran. "Kami masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikannya," kata Ganjar, Selasa (26/10).
Di komisi lainn juga serupa. Mitra Komisi IV DPR, Badan Usaha Logistik (Bulog) ternyata masih mengajukan penambahan anggaran Rp 2,23 triliun. Saat ini, Bulog baru mendapatkan anggaran sementara sebesar Rp 16,27 triliun.
Wakil Ketua DPR Piryo Budi Santoso menyatakan pembahasan anggaran itu harus tetap dilanjutkan. Dia menolak mengubah UU APBN 2011 itu.
Dalam APBN itu, disepakati beberapa hal. Antara lain, total belanja negara mencapai Rp 1.229,56 triliun, yang dibagi untuk pemerintah pusat Rp 836,58 triliun dan Rp 392,98 untuk transfer ke daerah. Kemudian, untuk target pertumbuhan ekonomi disepakati 6,4% dan defisit anggaran 1,8%.
Sementara, untuk penerimaan perpajakan ditargetkan Rp 850,255 triliun, sedang penerimaan negara bukan pajak Rp 250,91 triliun. Selain itu, untuk hibah Rp 3,7 triliun.
APBN 2011 juga menganggarkan Rp 248,98 triliun untuk pendidikan. Selain itu, dana untuk perimbangan daerah Rp 334,32 triliun, dan Rp 58,65 untuk otonomi khusus. Sedang untuk subsidi mencapai Rp 185,005 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
