Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembengkakan anggaran subsidi energi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Walhasil pemerintah kembali memangkas anggaran belanja kementerian dan lembaga demi menambal kebutuhan subsidi.
Ini memberi konsekuensinya pada mengecilnya belanja pemerintah sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Surat Edaran (SE) Nomor S-458/MK.02/2022 memutuskan untuk melakukan penambahan pencadangan anggaran (automatical adjutment) pada semua kementerian dan lembaga (K/L) sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi.
Nilainya, mencapai Rp 24,5 triliun, dari anggaran belanja barang dan belanja modal yang belum diteken kontrak yakni sebesar Rp 227,2 triliun.
Baca Juga: Pemerintah Kembalikan Defisit di Bawah 3% di 2023, Ekonom: Asal Ada Penghematan
Sebelumnya, Sri Mulyani telah merespons dampak kenaikan harga komoditas dengan menambah belanja subsidi energi sebesar Rp 350 triliun. Tambahan ini terdiri dari tambahan subsidi energi Rp 74,9 triliun dan pembayaran kompensasi Rp 275 triliun.
Menurut Sri Mulyani, nanti dana Rp 350 triliun plus Rp 74,9 triliun ini bisa mencukupi atau tidak, baru terlihat pada Oktober atau November.
"Kami akan lihat berdasarkan realisasi, sehingga nanti bisa saja dilakukan adjustment atau menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan," katanya.
Hanya saja Menkeu tidak memperinci belanja K/L mana saja yang dipotong. Namun, ia juga meminta seluruh K/L agar fokus dengan anggaran belanja agar mempercepat pemulihan.
Baca Juga: Penyerapan Angggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Masih Mini
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy menilai, pemotongan anggaran K/L tersebut akan semakin menekan potensi pertumbuhan dari konsumsi pemerintah.
Apalagi, target belanja pemerintah tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Sehingga, rencana pemotongan anggaran K/L akan berpotensi menambah tekanan pada belanja pemerintah sebagai salah satu penyumbang produk domestik bruto (PDB).
Baca Juga: Bagaimana Prospek Impor Minyak Sampai Akhir Tahun? Ini Kata Ekonom
"Memang kontribusi belanja pemerintah dalam PDB relatif kecil, tetapi dapat memberikan efek multiplier ke pos pertumbuhan PDB yang lain termasuk di dalamnya konsumsi rumah tangga dan investasi," kata Yusuf, Rabu (1/6).
Untuk itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan konsumsi masyarakat dan investasi bisa teratasi untuk menopang pemulihan ekonomi tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News