kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.199   95,00   0,58%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%

Pelebaran defisit anggaran membayangi APBN 2020


Selasa, 07 Januari 2020 / 19:55 WIB
Pelebaran defisit anggaran membayangi APBN 2020
ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) didampingi Wakil Menteri Suahasil Nazara (kiri) memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019


Reporter: Grace Olivia | Editor: Anna Suci Perwitasari

Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menilai target defisit tersebut sangat optimistis lantaran ditetapkan berdasarkan outlook terhadap APBN 2019 sebelumnya. 

“Sementara realisasinya, defisit tahun lalu mencapai 2,2% dari PDB. Penerimaan pajak juga mengalami  shortfall yang besar sehingga target pajak tahun depan menjadi semakin sulit tercapai,” kata Lana saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (7/1). 

Baca Juga: Sri Mulyani prediksi potensi shortfall pajak pada tahun 2020 masih besar

Dengan gambaran, kondisi perekonomian global maupun domestik yang diperkirakan belum akan pulih secara signifikan dari tahun lalu, Lana memandang, pemerintah akan sulit memenuhi target defisit APBN 2020. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah perlu meninjau kembali target anggaran baik dari aspek penerimaan, belanja, maupun pembiayaan dan segera melakukan penyesuaian. 

“Kalau target penerimaan dan belanja tidak diubah, lalu prospek penerimaan pajak juga belum akan jauh lebih baik, maka defisit tahun ini hampir pasti akan lebih lebar dari targetnya. Karenanya, alternatifnya perlu dilakukan APBN perubahan untuk merevisi target-target itu,” sambung Lana.

Baca Juga: Shortfall pajak Rp 245 triliun pada 2019, terburuk dalam lima tahun terakhir  

Senada, Ekonom  Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto bilang, pemerintah tampaknya perlu mempertimbangkan APBN perubahan untuk tahun 2020. Selain menyesuaikan target anggaran dengan realisasi kinerja di tahun sebelumnya, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kembali asumsi-asumsi makroekonomi dalam APBN 2020. 

“Selain itu, dengan susunan kabinet sekarang beserta menteri-menteri barunya, pasti juga ada kepentingan penyesuaian program-program. Meski memang terlalu cepat dibicarakan, tapi APBN-P kemungkinan besar diperlukan terutama untuk mengantisipasi potensi  shortfall penerimaan pajak yang lebih besar di 2020,” tutur Eko. 

Melihat realisasi penerimaan pajak yang mengalami shortfall sebesar Rp 245,5 triliun sepanjang tahun lalu, Eko mengatakan, pemerintah perlu berhati-hati dalam menetapkan target dan kebijakan APBN 2020 agar tidak berujung pada shortfall yang lebih besar lagi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×