Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kini sedang menyusun grand design pelatihan vokasi nasional. Niatnya agar seluruh pelatihan vokasi baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta dapat memiliki standar. Sehingga mutu lulusan meningkat dan dapat terserap dengan baik.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan (Ditjen Binalattas Kemnaker) Bambang Satrio Lelono mengatakan penyusunan tersebut menggunakan pendekatan kebutuhan tenaga kerja dari prioritas pembangunan nasional.
"Dalam menyusun ini kita sudah menggunakan pendekatan kebutuhan prioritas nasional, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri Prioritas luar Jawa, tol laut, kawasan 3T. Dan kita sudah memetakan sampai 2019 yang dibutuhkan sekiranya ada 3,7 juta tenaga kerja terampil," katanya kepada KONTAN, Senin (12/2) di ruang kerjanya.
Pelatihan vokasi tersebut akan disumbang tak hanya dari lembaga pelatihan kerja pemerintah, melainkan juga dari swasta maupun masyarakat.
Secara rinci, untuk delapan kawasan KEK yang telah berjalan hingga 2014, diprediksi ada kebutuhan 594.414 tenaga kerja. Sementara pelatihan vokasi yang dilakukan akan mengakomodasi ketersediaan 31,5% tenaga kerja atau sebanyak 187.000 orang.
Untuk 14 Kawasan Industri Prioritas di luar jawa dari kebutuhan 1.024.343 pekerja, ada 18,3% tenaga kerja atau 187.800 orang yang akan disediakan melalui pelatihan vokasi.
Di daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T) meski belum diprediksi berapa kebutuhan tenaga kerjanya, pelatihan vokasi siap menyediakan 37.440 tenaga kerja terampil.
Untuk proyek listrik 35.000 MW di tujuh wilayah dari kebutuhan 650.000 tenaga kerja, akan disediakan 4,5% tenaga kerja atau 29.100 orang melalui pelatihan vokasi. Sementara di proyek tol laut di 74 lokasi dengan kebutuhan 700.000 tenaga kerja, disediakan 53,1% atau 371.764 orang.
Sedangkan dari 246 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diprediksi akan membutuhkan 230.000 tenaga kerja, akan disediakan 26,5% atau 60.903 tenaga kerja terampil. Sementara di isu strategis nasional lainnya disediakan 608.460 orang.
Satrio menjelaskan, pemetaan yang dilakukan oleh Kemnaker sendiri telah mencakup posisi pekerjaan apa saja yang masuk dalam prioritas pembangunan tersebut.
"Misalnya KEK Mandalika butuh 15 ribu tenaga kerja, di jabatan apa saja kita tahu. Di kawasan mandalika ini BLK mana saja yang ada, LPK mana saja yg ada. Sehingga kalau pemerintah kucurkan anggaran kita sudah siap," sambungnya.
Ia menambahkan, selain pemetaan yang dilakukan Kemnaker, selain berguna mendukung prioritas pembangunan nasional, juga berguna mengurangi mismatch dan underqualified tenaga kerja. Sebab pelatihan vokasi yang dilaksanakan kelak telah sesuai kebutuhan dari prioritas pembangunan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
