Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Pemerintah sudah bulat untuk segera menggarap proyek pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban di Subang, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Kementerian Perhubungan negosiasi ulang kepada Jepang atau pihak lain yang bersedia mendanai proyek senilai Rp 40 triliun tersebut.
Pramono Anung, Sekretaris Kabinet mengatakan, secara prinsip proyek pelabuhan Patimban telah diputuskan untuk dibangun mulai 2017. "Presiden juga sudah memberikan arahan agar Menteri Perhubungan melakukan renegosiasi dengan pihak-pihak, tanpa harus menyebut satu pihak agar didapatkan hal yang menguntungkan bagi bangsa," kata dia, Senin (2/5).
Rencananya, pembangunan Pelabuhan Patimban dengan total kapasitas 7,5 juta TEUs dan daya tampung 250.000 mobil akan dibangun dalam beberapa tahap. Tahap pertama dengan kapasitas 1,5 juta TEUs ditargetkan akan selesai pada 2019 mendatang.
Salah satu negara yang tertarik memberikan pinjaman yaitu Jepang. Selain memberikan pinjaman, Negeri Sakura ini juga menawarkan kerja sama sebagai operator dalam mengelola pelabuhan tersebut.
Menurut Pramono, posisi pemerintah dalam proyek ini dengan calon pemberi pinjaman (lender) cukup kuat, karena itu perlu dilakukan negosiasi agar tawaran pinjaman lebih menguntungkan. "Tidak mau kami hanya ikut saja dan mendapatkan sesuatu seperti dalam pola-pola lama. Harus dilakukan negosiasi yang fight," kata dia tanpa merinci hal-hal apa saja yang akan dinegosiasikan.
Untuk dapat segera merealisasikan proyek ini pemerintah juga akan menyiapkan sejumlah regulasi. Antara lain, rancangan presiden terkait penetapan proyek prioritas, serta perubahan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) wilayah setempat. "Pada 26-27 Mei akan ada kunjungan ke Jepang, tentunya pasti dalam pertemuan dengan pimpinan Jepang ini pasti akan jadi pertanyaan," kata Pramono.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, siap kalkulasi kembali tawaran investor agar lebih menguntungkan. Menurut dia, Presiden Jokowi juga telah memberikan restu pendanaan proyek ini dilakukan secara bilateral atau goverment to goverment.
Di mana, pinjamannya akan menggunakan skema special term for economic partnership atawa STEP loan, yakni dengan bunga murah 0,1% dan jangka waktu 40 tahun. "Kalau ini disetujui, pelabuhan Patimban akan menjadi milik pemerintah Indonesia sepenuhnya, kami akan coba supaya ada target logistik cost-nya juga bisa kompetitif," ujar dia.
Terkait dengan operator, rencananya Kementerian Perhubungan akan melakukan dengan sistem lelang internasional, sehingga pihak swasta dalam maupun luar negeri punya kesempatan dan kompetisi dalam pengeloaan pelabuhan.
"Belum tentu Pelindo. Kita cari pesaingnya, open untuk swasta atau internasional juga. Saya maunya begitu," kata Jonan. Ia juga belum mau menjawab hal-hal apa yang yang menjadi tuntutan pemerintah untuk bernegosiasi dengan Jepang.
Deddy Mizwar, Wakil Gubernur Jawa Barat mengatakan, mendukung pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban karena bisa menggerakan ekonomi di wilayah timur provinsinya. Pihaknya siap melakukan revisi RTRW maupun hal lain terkait zonasi wilayah pesisir.
"Saya kira semua regulasinyanya akan berubah secara menyeluruh, baik RTRW Subang, maupun dari Pemprov. Tapi, Perpresnya harus jelas," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
