kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.966.000   6.000   0,31%
  • USD/IDR 16.765   92,00   0,55%
  • IDX 6.749   26,11   0,39%
  • KOMPAS100 973   5,13   0,53%
  • LQ45 757   3,47   0,46%
  • ISSI 214   1,25   0,59%
  • IDX30 393   1,62   0,42%
  • IDXHIDIV20 470   -0,32   -0,07%
  • IDX80 110   0,74   0,67%
  • IDXV30 115   -0,27   -0,24%
  • IDXQ30 129   0,23   0,18%

Pekerja yang Terkena PHK Dampak Insentif? Ini Kata Kemenkeu


Rabu, 14 Desember 2022 / 14:47 WIB
Pekerja yang Terkena PHK Dampak Insentif? Ini Kata Kemenkeu
Petugas memverifikasi data penerima uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) karyawan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di Bank Delta Arta, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (14/12/2020). Pekerja yang Terkena PHK Dampak Insentif? Ini Kata Kemenkeu.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Gejolak perekonomian global telah menyebabkan pelemahan pada sisi permintaan, yang kemudian berimbas pada penurunan kinerja ekspor Indonesia. 

Penurunan tersebut pada akhirnya menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sejumlah industri, terutama pada industri tekstil.

Analis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rahadian Zulfadin mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih mengkaji terkait apakah akan memberikan insentif atau tidak pada korban PHK tersebut.  

Baca Juga: Cegah PHK, Ombudsman Beri Rekomendasi Ini untuk Pemerintah dan Pengusaha

Akan tetapi, pada prinsipnya Rahadian menyebut, pemerintah tidak bisa hanya melindungi sektor tertentu saja. Ia menegaskan, pemerintah harus memperhitungkan dampak secara luas utamanya pada PHK besar-besaran di sektor tekstil.

“Jadi kita harus memperhitungkan mana yang paling diprioritaskan. Biasanya prioritas yang fundamental adalah pada sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Untuk itu kebijakan yang dikeluarkan untuk sektor tertentu harus dilihat dulu,” tutur Rahadian dalam agenda INDEF, Rabu (14/12).

Meski begitu, tidak menutup kemungkinan insentif akan diberikan jika memang korban PHK di sektor tekstil maupun sektor lainnya membutuhkan bantuan. Dia memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan selalu siap sedia memberikan bantuan.

Baca Juga: Menangkal Efek Kelam Resesi dengan Perpanjangan Program Restrukturisasi

Dalam proses identifikasi, pemerintah akan benar-benar meninjau terkait kondisi sesungguhnya terjadi di sektor tersebut. Kemudian akan ditinjau juga dampak dan kaitannya terhadap sektor lain dan juga perkembangan ketenagakerjaan secara keseluruhan.

“Kemudian kami juga melihat kaitannya dengan ekonomi bagaimana. Dari situ kita bisa lihat insentif seperti apa yang akan diberikan untuk sektor tersebut,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Practical Inventory Management (SCMPIM) Negotiation Mastery

[X]
×