/2024/12/27/1997092148.jpg "Pekerja Berpenghasilan Rentan Diusulkan Dapat BPJS Ketenagakerjaan Gratis")
Reporter: TribunNews | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) mendorong pemerintah agar memberikan keikutsertaan gratis dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi sekitar 20% penduduk bekerja di Indonesia, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah dan pekerja rentan.
Presiden Konfederasi Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin, mengatakan usulan ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya memperluas perlindungan sosial dan menciptakan lapangan kerja yang bermartabat bagi seluruh pekerja Indonesia.
“Kondisi ketenagakerjaan kita sedang rapuh di tengah lesunya ekonomi riil. Saat ini, kepesertaan pekerja informal di BPJS Ketenagakerjaan baru 1,5% dari total pekerja informal. Ini sangat memprihatinkan dan perlu intervensi khusus dari pemerintah,” ujar Irham dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (26/10/2025).
Baca Juga: Cek Rekrutmen.bpjsketenagakerjaan.go.id, BPJS Ketenagakerjaan Buka Rekrutmen 4 Posisi
Sarbumusi memperkirakan, pemerintah hanya perlu mengalokasikan sekitar Rp 6 triliun per tahun dari APBN untuk membiayai program tersebut, dengan cakupan dua manfaat dasar BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“Nilai ini relatif kecil dibandingkan manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan, yakni mencegah jutaan pekerja rentan jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan,” tegas Irham.
Sarbumusi** merupakan salah satu organisasi buruh terbesar di Indonesia yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU). Berdiri sejak 1955, organisasi ini memiliki jaringan serikat pekerja di berbagai sektor seperti manufaktur, transportasi, dan jasa.
Sarbumusi dikenal aktif memperjuangkan hak-hak pekerja berdasarkan nilai keislaman, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Di era pemerintahan baru, Sarbumusi berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam reformasi ketenagakerjaan dan penguatan sistem jaminan sosial nasional.
Perlindungan Sosial Menyeluruh
Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan, Hendra Nopriansyah, menyambut positif usulan tersebut. Ia menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan tengah berupaya mewujudkan universal coverage bagi seluruh pekerja Indonesia.
“Kami memperkuat model ekosistem pekerja informal berbasis komunitas dan inovasi digital agar mereka dapat terdaftar tanpa hambatan administratif maupun finansial,” ujarnya.
Baca Juga: DJSN Belum Usulkan Nama Pengganti Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan ke Presiden
Menurut Hendra, perluasan kepesertaan hanya bisa dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
“Pemerintah memperkuat regulasi dan integrasi data, pengusaha memastikan kepatuhan, dan serikat pekerja berperan dalam edukasi serta advokasi,” tambahnya.
Data menunjukkan masih rendahnya perlindungan bagi pekerja informal. Dari sekitar 61 juta pekerja informal, baru 8,6 juta orang atau 14% yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Djoko Wahyudi dari Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) menilai kondisi ini mendesak untuk dibenahi.
“Masih terlalu banyak pekerja rumah tangga, sopir, tenaga bongkar muat, dan pekerja migran yang belum terlindungi. Padahal mereka paling rentan terhadap risiko kecelakaan, kematian, dan kehilangan pendapatan,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar skema iuran dibuat lebih fleksibel, misalnya dengan pembayaran harian, mingguan, atau berbasis proyek, sehingga lebih sesuai dengan pola pendapatan pekerja informal. Djoko juga mendorong pemerintah daerah dan sektor swasta untuk ikut berkontribusi melalui alokasi anggaran atau program CSR.
Baca Juga: Ada Program Stimulus BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Watch Soroti Ini
Sementara itu, praktisi ketenagakerjaan Masykur Isnan menilai, keberhasilan perluasan jaminan sosial tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia (SDM).
“Kebijakan yang baik harus didukung SDM yang memahami realitas di lapangan serta memiliki akses lintas pemangku kepentingan agar pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan benar-benar efektif,” ujarnya.
Dengan dorongan berbagai pihak, usulan Sarbumusi ini diharapkan menjadi langkah konkret menuju sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif, terutama bagi jutaan pekerja informal yang selama ini belum tersentuh jaminan ketenagakerjaan.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Konfederasi Sarbumusi Usulkan BPJS Ketenagakerjaan Gratis bagi Pekerja Berpenghasilan Rendah, https://www.tribunnews.com/nasional/7746778/konfederasi-sarbumusi-usulkan-bpjs-ketenagakerjaan-gratis-bagi-pekerja-berpenghasilan-rendah?page=all&s=paging_new.
Selanjutnya: Pro Kontra Kepemimpinan Menkeu Purbaya, Terlalu Campuri Urusan K/L Lainnya
Menarik Dibaca: IHSG Diperkirakan Terkoreksi, Ini Rekomendasi Saham MNC Sekuritas (27/10)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
