kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.880.000   -4.000   -0,21%
  • USD/IDR 16.256   36,00   0,22%
  • IDX 6.943   45,56   0,66%
  • KOMPAS100 1.012   10,56   1,05%
  • LQ45 777   6,08   0,79%
  • ISSI 227   2,86   1,28%
  • IDX30 401   3,61   0,91%
  • IDXHIDIV20 464   2,88   0,62%
  • IDX80 114   1,12   1,00%
  • IDXV30 115   1,52   1,35%
  • IDXQ30 130   0,92   0,71%

PDIP tolak undang-undang koalisi partai


Senin, 28 Februari 2011 / 13:05 WIB
PDIP tolak undang-undang koalisi partai
ILUSTRASI. Pemandangan hunian warga berlatar belakang gedung perkantoran di Jakarta terlihat dari ketinggian, Kamis (9/1).


Reporter: Mohamad Jumasri | Editor: Edy Can

JAKARTA. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak rencana Partai Demokrat untuk membuat undang-undang tentang koalisi partai. Wakil Ketua DPR dari PDIP Pramono Anung mengatakan, koalisi partai tidak dapat diundang-undangkan.

Partai Demokrat berniat membuat undang-undang koalisi partai setelah muncul perbedaan pendapat soal hak angket pajak. Partai koalisi seperti Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera mendukung usulan tersebut. Sikap ini berbeda dengan Partai Demokrat, partainya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pramono menjelaskan, perbedaan pandangan dalam politik itu adalah hal biasa. "Jadi buat apa dibuat dalam undang-undang," katanya, Senin (28/2).

Dia mengatakan, pemerintah dan Partai Demokrat seharusnya tidak takut terhadap perbedaan pandangan tersebut. Menurutnya, pemerintah tak perlu takut kalau kebijakannya untuk kepentingan rakyat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×