PDIP tolak undang-undang koalisi partai

Reporter: Mohamad Jumasri | Editor: Edy Can

JAKARTA. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak rencana Partai Demokrat untuk membuat undang-undang tentang koalisi partai. Wakil Ketua DPR dari PDIP Pramono Anung mengatakan, koalisi partai tidak dapat diundang-undangkan.

Partai Demokrat berniat membuat undang-undang koalisi partai setelah muncul perbedaan pendapat soal hak angket pajak. Partai koalisi seperti Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera mendukung usulan tersebut. Sikap ini berbeda dengan Partai Demokrat, partainya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pramono menjelaskan, perbedaan pandangan dalam politik itu adalah hal biasa. "Jadi buat apa dibuat dalam undang-undang," katanya, Senin (28/2).

Dia mengatakan, pemerintah dan Partai Demokrat seharusnya tidak takut terhadap perbedaan pandangan tersebut. Menurutnya, pemerintah tak perlu takut kalau kebijakannya untuk kepentingan rakyat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Demokrat sambut keinginan PDIP bergabung dalam kabinet

Nasional

PDIP dan PKS keberatan pemerintah minta fatwa MA soal RUU BPJS

Nasional

PDIP: Pemerintah sebaiknya tentukan batas atas harga beras

Nasional

PDIP protes penjemputan paksa Panda Nababan

Nasional

PDIP: Keputusan MK menyelesaikan kasus Century