CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.466.000   -11.000   -0,74%
  • USD/IDR 15.860   -72,00   -0,46%
  • IDX 7.215   -94,11   -1,29%
  • KOMPAS100 1.103   -14,64   -1,31%
  • LQ45 876   -10,76   -1,21%
  • ISSI 218   -3,03   -1,37%
  • IDX30 448   -5,87   -1,29%
  • IDXHIDIV20 540   -6,91   -1,26%
  • IDX80 126   -1,77   -1,38%
  • IDXV30 135   -1,94   -1,41%
  • IDXQ30 149   -1,85   -1,22%

PDIP tolak undang-undang koalisi partai


Senin, 28 Februari 2011 / 13:05 WIB
PDIP tolak undang-undang koalisi partai
ILUSTRASI. Pemandangan hunian warga berlatar belakang gedung perkantoran di Jakarta terlihat dari ketinggian, Kamis (9/1).


Reporter: Mohamad Jumasri | Editor: Edy Can

JAKARTA. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak rencana Partai Demokrat untuk membuat undang-undang tentang koalisi partai. Wakil Ketua DPR dari PDIP Pramono Anung mengatakan, koalisi partai tidak dapat diundang-undangkan.

Partai Demokrat berniat membuat undang-undang koalisi partai setelah muncul perbedaan pendapat soal hak angket pajak. Partai koalisi seperti Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera mendukung usulan tersebut. Sikap ini berbeda dengan Partai Demokrat, partainya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pramono menjelaskan, perbedaan pandangan dalam politik itu adalah hal biasa. "Jadi buat apa dibuat dalam undang-undang," katanya, Senin (28/2).

Dia mengatakan, pemerintah dan Partai Demokrat seharusnya tidak takut terhadap perbedaan pandangan tersebut. Menurutnya, pemerintah tak perlu takut kalau kebijakannya untuk kepentingan rakyat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×