kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.966.000   6.000   0,31%
  • USD/IDR 16.765   92,00   0,55%
  • IDX 6.749   26,11   0,39%
  • KOMPAS100 973   5,13   0,53%
  • LQ45 757   3,47   0,46%
  • ISSI 214   1,25   0,59%
  • IDX30 393   1,62   0,42%
  • IDXHIDIV20 470   -0,32   -0,07%
  • IDX80 110   0,74   0,67%
  • IDXV30 115   -0,27   -0,24%
  • IDXQ30 129   0,23   0,18%

PDIP dan PKS keberatan pemerintah minta fatwa MA soal RUU BPJS


Rabu, 09 Februari 2011 / 16:36 WIB
PDIP dan PKS keberatan pemerintah minta fatwa MA soal RUU BPJS
ILUSTRASI. Warren Buffett


Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Edy Can

JAKARTA. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menentang rencana pemerintah membawa RUU Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) ke Mahkamah Agung. Anggota fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menilai, tindakan pemerintah itu membuktikan ada penjegalan secara sistematik terhadap RUU BPJS.

Rieke beralasan pembahasan undang-undang tidak bisa melewati Mahkamah Agung. "Jika pemerintah kekeuh, itu contempt of parliament. Fraksi PDIP dan PKS akan menggalang hak angket," katanya, Rabu (9/2).

Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan meminta fatwa Mahkamah Agung tentang RUU BPJS. Ini lantaran pembahasan RUU BPJS mentok karena selisih pendapat dengan DPR.

Pemerintah ingin RUU BPJS hanya bersifat penetapan saja. Soal pengaturan BPJS, pemerintah ingin lewat peraturan pemerintah. Sementara DPR menginginkan RUU BPJS bersifat penetapan sekaligus pengaturan. Namun, pemerintah menolak.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Practical Inventory Management (SCMPIM) Negotiation Mastery

[X]
×