Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. PDI Perjuangan akan tetap tidak setuju dengan kebijakan pemerintah menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebab pemerintah masih bisa melakukan sejumlah alternatif kebijakan lain untuk menutupi tingginya beban subsidi BBM dalam APBN yang saat ini mencapai Rp 317,2 Triliun.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait menyatakan, alternatif tersebut bisa berupa penerapan pajak ekspor batu bara sebesar 20% dan pengenaan cukai pada minuman bersoda dan bumbu penyedap serta optimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Pertama, bea keluar batu bara atau pajak ekspor batu bara. Selama ini tak ada pajak ekspor bagi komoditi batu bara. Padahal produksi batu bara mencapai menghasilkan pendapatan yang sangat besar, mencapai Rp 240 triliun. "Jika pemerintah mengenakan pajak ekspor batu bara 20% saja, maka negara mendapat pemasukan Rp 48 Triliun," ujar politisi muda yang akrab dipanggil Ara.
Kedua, pemerintah bisa mengenakan cukai minuman soda dan bumbu penyedap. Kedua komoditas ini menghasilkan produk yang membahayakan kesehatan masyarakat apabila dikonsumsi dalam jangka panjang. Seperti lazimnya di negara lain, produk kategori secama ini bisa dikenakan cukai yang besar. "Apabila dikenakan cukai soda dan bumbu penyedap, bisa menambah pendapatan negara puluhan triliun,"kata pria yang juga anggota Komisi XI ini.
Ketiga, yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan SAL. Realitanya, setiap tahun tidak pernah bisa anggaran terserap 100%. Setidaknya ada sisa anggaran tidak terserap atau SAL sebesar Rp 30 Triliun.
Hitungan Ara, subsidi BBM di APBN 2013 mencapai Rp 193,8 Triliun untuk 46 Juta Kilo Liter. Kalaupun jebol, prediksi dirinya hanya sekitar 6 Juta Kilo Liter. Dengan asumsi 1 Liter hanya Rp 5000, biaya Rp 5000/liter dikalikan 6 Juta Kilo Liter. Keluarlah angka jebol sekitar Rp 30 triliun. "Dari SAL saja sudah tertutup. Belum tambahan dari batu bara dan cukai soda dan bumbu seperti yang saya sebutkan tadi,"tegas Ara.
Ara mengkritik sikap pemerintah yang hanya menggunakan asumsi dasar ekonomi makro sebagai pertimbangan dalam pengelolaan APBN. Kondisi ini mengakibatkan faktor-faktor internasional lebih dominan dalam pengelolaan APBN. "Lantas dimana posisi aspirasi rakyat yang seharusnya juga didengar dan diperhatikan oleh pemerintah? Ini tidak fair dong," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
