Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), menyatakan menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, untuk dibahas lebih lanjut.
“Kami Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya memahami dan menyatakan menyetujui untuk membahas lebih lanjut dengan pemerintah secara cermat, teliti, seksama dan mendalam tentang RUU APBN 2022,” seperti dikutip dalam dokumen Fraksi PDI Perjuangan tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap RUU APBN TA 2022 beserta Nota Keuangannya, Kamis (19/8).
Akan tetapi, PDI Perjuangan memberikan catatan terutama mengenai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 5% sampai 5,5% pada 2022. Dengan proyeksi tersebut PDI Perjuangan meminta pemerintah agar memberikan perhatian pada empat kebijakan.
Pertama, konsumsi masyarakat masih menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional. Untuk itu pemerintah harus lebih memperkuat sektor-sektor usaha yang sudah mulai kembali pulih.
Baca Juga: Seluruh Fraksi DPR setuju pembahasan RUU APBN 2022 dilanjutkan
Kedua, dengan target pertumbuhan ini, secara otomatis dari sisi penerimaan negara harus dioptimalkan, dan sampai dengan saat ini penerimaan terbesar masih diandalkan dari sekor perpajakan.
Untuk itu langkah kebijakan yang diambil untuk perpajakan harus lebih cermat agar tidak berlawanan dengan upaya pemulihan ekonomi masyarakat pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya.
Ketiga, pengeluaran negara harus lebih diefisienkan, selain untuk menangani pandemi dan pemulihan ekonomi pembangunan nasional, juga harus menjadi prioritas sehingga bisa menjadi nilai tambah bagi sektor usaha seperti perdagangan, pertanian, perikanan, sehingga dapat berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian nasional.
Keempat, harga minyak yang masih rendah pada 2022, kebijakan pemerintah di sektor ini lebih diarahkan pada optimalisasi produksi minyak, kebijakan di sektor hulu minyak dan gas serta percepatan penyelesaian kilang minyak untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Selanjutnya: Beberapa fraksi DPR menilai target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sudah realistis
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
