Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tak mau menempatkan banyak menteri dari partai politik dalam kabinet yang akan dijalankan Joko Widodo nantinya jika terpilih sebagai presiden. Ketua DPP PDI-P, Sidarto Danusubroto, menuturkan pengalaman sebelumnya, menteri dari partai politik justru dijadikan sebagai "ATM" oleh partai.
"Kami baca pengalaman yang lalu, lepas dari mereka banyak orang profesional di partai, ternyata jadi mesin ATM parpol. Kadang-kadang dia terlibat, memfasilitasi. Ini pengalaman buruk kita," ujar Sidarto di Jakarta, Minggu (20/4/2014).
Sidarto mengungkapkan Joko Widodo atau Jokowi akan berusaha membentuk kabinet yang diisi oleh para profesional. PDI-P, lanjutnya, tak akan khawatir meski nanti hanya akan disokong oleh sedikit partai. Yang terpenting, ujar Sidarto, Jokowi mendapat kepercayaan penuh dari rakyat.
Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini mencontohkan cara yang digunakan Jokowi-Ahok di pemerintahan provinsi DKI Jakarta dalam kasus ditolaknya pengajuan APBD 2013 lalu. Meski Jokowi-Ahok didukung oleh partai minoritas di DPRD DKI Jakarta, sebut Sidarto, nyatanya partai mayoritas akhirnya takluk setelah ada dorongan kuat dari warga Ibu Kota.
"Biar saja Jokowi didukung minoritas, tetapi dia di-back up masyarakat. Ini yang akan dibangun Jokowi untuk level nasional," imbuhnya.
Ketika ditanyakan apakah bakal calon wakil presiden bagi Jokowi berasal dari orang non-partai, Sidarto langsung menghindar. "Nanti akan dideklarasikan dengan banyak pertimbangan," kata Sidarto. (Sabrina Asril)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
