Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy membantah anggapan bahwa rapat pimpinan nasional yang akan diselenggarakan partainya, Sabtu (19/4/2014) ini, ilegal. Menurut dia, rapimnas yang akan dilaksanakan di kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP di Menteng, Jakarta Pusat, itu sah karena sesuai dengan hasil Mukernas II di Bandung pada 9 Februari lalu.
"Bedakan legalitas dengan keinginan. Mukernas digelar di Bandung berdasarkan rapat pengurus yang sah. Di sana diamanatkan pembicaraan mengenai koalisi akan dilakukan di rapimnas. Oleh karena itu, rapat (rapimnas) hari ini digelar sah sesuai ketentuan," kata Romahurmuziy di Kantor DPP PPP, Sabtu siang.
Sebelumnya, Ketua DPP PPP Epyardi menganggap rapimnas ini ilegal karena diselenggarakan dengan tidak berdasarkan persetujuan pimpinan. Epyardi justru menilai, rapimnas ini hanya ditentukan oleh segelintir pengurus yang sebenarnya telah dipecat oleh Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali.
Namun, Romahurmuziy mengatakan, rapat ini dilaksanakan berdasarkan rapat yang diikuti oleh lebih dari setengah pengurus DPP PPP. Dia juga menolak pemecatan yang dilakukan oleh Suryadharma Ali. Menurut dia, pemecatan tersebut tidak pernah ada karena dilakukan tidak sesuai dengan prosedur.
"Jadi intinya rapimnas ini sah adanya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang ada agar kita bisa konsentrasi fokus pada agenda-agenda koalisi dan kepresidenan," tekan Romahurmuziy.
Rapimnas PPP hari ini akan digelar pukul 19.00 WIB. Keputusan untuk menyelenggarakan rapimnas itu diambil dalam rapat harian yang digelar jajaran pengurus PPP pada Jumat (18/4/2014) malam hingga Sabtu dini hari, tanpa kehadiran Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali.
Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy mengatakan, rapimnas dipercepat karena dinamika kondisi politik di internal partainya. Dia berharap, Suryadharma Ali hadir dalam rapimnas tersebut.
Kisruh di PPP berawal saat Suryadharma secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dalam masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 beberapa waktu lalu.
Tindakan Suryadharma Ali yang datang dan mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dianggap menyalahi hasil mukernas PPP. Keputusan dalam mukernas adalah menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Dalam daftar delapan nama itu, tak ada nama Prabowo.
Sempat muncul wacana penggulingan Suryadharma oleh sejumlah elite DPP dan DPW PPP. Namun, Suryadharma tetap bertahan dengan keputusannya, dan bahkan pada Jumat petang mendeklarasikan koalisi dengan Partai Gerindra di DPP PPP, dengan dihadiri langsung oleh Prabowo. (Ihsanuddin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
