Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Isi pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan seluruh gubernur di Indonesia, yang berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin, Selasa (10/12) dibocorkan ke publik.
Menurut SBY, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar empat jam itu, para gubernur meminta agar diberikan kewenangan lebih di daerah.
"Ini tidak boleh keliru kita melihat bagaimana kerangka otonomi daerah dan desentralisasi yang tepat. Menurut pendapat saya, tidak perlu, yang paling penting itu provinsi kabupaten atau kota dalam konteks otonomi daerah, yang penting adalah ada bagian wewenang yang adil, yang tepat," tutur SBY saat memberikan pidato kunci dalam Kongres Kebangsaan yang diselenggarakan Forum Pemimpin Redaksi, Rabu (11/12).
Atas permintaan itu, SBY menegaskan kepada kepala daerah, bahwa dalam otonomi daerah dan sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi, kurang tepat bila kewenangan pejabat yang dipreteli. Tetapi, yang penting adalah memberikan wewenang yang adil dan tepat kepada setiap pemangku kebijakan.
"Menurut pendapat saya, tidak perlu itu, yang paling penting itu provinsi kabupaten atau kota dalam konteks otonomi daerah, tapi yang penting adalah ada bagian wewenang yang adil dan yang tepat," papar Presiden.
SBY menambahkan, perlu ditegaskan mana kewenangan yang menjadi wilayah pemerintah pusat, dan kewenangan yang menjadi milik pemeirntah kabupaten dan kota. Namun, pembahasan dan pembagian tersebut merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang akan datang.
Bagi SBY, kekurangan dari sistem pemerintahan otonomi daerah di Indonesia merupakan sesuatu yang wajar. Pasalnya, sistem pemerintahan desentralisasi ini baru dibentuk sejak tahun 2001. Ia mengambil contoh di Inggris dan negara-negara lain yang memerlukan waktu panjang untuk bisa mengatasi segala persoalan dari sistem pemerintahan yang mereka bentuk.
"Revolution seperti inggris, di negara-negara lain itu memerlukan waktu yang panjang, desentralisasi juga tantangan yang ada di Rusia. Di Tiongkok, di Brazil, dan di negara-negara lain. Jadi tidak usah kecil hati," saran Ketua Umum Partai Demokrat ini.
Karena itu, kepala negara mengatakan semua pemangku kepentingan berkewajiban memikirkan dan memilih tatanan seperti apa yang cocok dan tepat untuk diterapkan dalam sistem otonomi daerah di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
