Reporter: Kendra Bagaskara | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Transformasi birokrasi digital di Indonesia masih menghadapi tantangan besar.
Namun, peluang pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dinilai bisa menjadi katalis percepatan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan, AI dapat membantu pemerintah mengotomatisasi tugas rutin, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, sekaligus mendeteksi serta mencegah penyelewengan.
Baca Juga: Kolaborasi Kementerian PANRB dan Peruri Hadirkan SPBE Prioritas untuk Layanan ASN
“Semua ini perlu didukung dengan pengembangan talenta digital dan literasi AI, agar ASN mampu menjadi pengguna AI yang kritis, etis, dan inovatif,” ujar Rini dalam kuliah umum daring Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (UNPAD), bertema Peluang dan Tantangan Digitalisasi Birokrasi di Indonesia, Selasa (23/9/2025).
Rini menjelaskan, perjalanan digitalisasi pemerintah sudah berlangsung sejak Inpres No. 3/2003 tentang e-Government, Perpres No. 95/2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), hingga Perpres No. 82/2023 tentang percepatan transformasi digital.
Meski demikian, berbagai hambatan masih ditemui, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kesenjangan kompetensi ASN, hingga risiko keamanan siber.
Untuk menjawabnya, pemerintah menyiapkan lima strategi utama:
- Meningkatkan kualitas layanan publik agar lebih inklusif, proaktif, dan human-centric.
- Membangun regulasi dan tata kelola adaptif guna mempercepat adopsi teknologi.
- Mendorong kolaborasi multipihak dengan akademisi, masyarakat, media, dan industri.
- Mengelola risiko sejak dini melalui identifikasi dan mitigasi.
- Meningkatkan keterampilan ASN lewat reskilling dan upskilling sesuai kebutuhan future skills.
Baca Juga: Pemindahan ASN ke IKN Ditunda, PANRB Proses Ulang Pemindahan di Tahun 2026
“Dengan strategi ini, kita bisa mewujudkan birokrasi yang tangguh dan siap menghadapi era digital,” tegasnya.
Rini juga menekankan pentingnya kontribusi dunia akademik. Universitas, termasuk UNPAD, diharapkan menjadi pusat lahirnya ide, solusi, dan riset yang relevan bagi transformasi birokrasi.
“Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh birokrasi yang mampu bertransformasi dengan ASN tangguh, kolaboratif, dan berintegritas,” pungkasnya.
Selanjutnya: Ada Danantara, DPR Bahas Potensi Penghapusan Kementerian BUMN
Menarik Dibaca: Ini Daftar Lengkap 30 Kandidat yang Akan Mendapat Ballon d’Or di 2025
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
