kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.508.000   10.000   0,67%
  • USD/IDR 15.930   -61,00   -0,38%
  • IDX 7.141   -39,42   -0,55%
  • KOMPAS100 1.095   -7,91   -0,72%
  • LQ45 866   -8,90   -1,02%
  • ISSI 220   0,44   0,20%
  • IDX30 443   -4,74   -1,06%
  • IDXHIDIV20 534   -3,94   -0,73%
  • IDX80 126   -0,93   -0,74%
  • IDXV30 134   -0,98   -0,72%
  • IDXQ30 148   -1,09   -0,73%

Pangkas jumlah eselon, Jokowi mau gantikan PNS dengan AI


Kamis, 28 November 2019 / 14:59 WIB
Pangkas jumlah eselon, Jokowi mau gantikan PNS dengan AI
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen memangkas alur birokrasi yang berbelit-belit


Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Salah satu misi prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pemerintahan di periode terakhir ini ialah memangkas alur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit.

Misi pemangkasan birokrasi kembali Jokowi tegaskan dalam sambutannya di hadapan para Chief Executive Officer (CEO) dalam acara Kompas 100 CEO Forum, Kamis (28/11).

Baca Juga: Presiden Jokowi instruksikan pemusatan izin ke BKPM, pengusaha temukan ganjalan ini

“Mulai tahun depan kita akan lakukan pengurangan eselon untuk pemangkasan birokrasi. Sekarang eselon ada 1 sampai 4, yang eselon 3 dan 4 akan kita potong,” tutur Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi juga menyatakan bahwa dirinya telah memberi instruksi pada  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  (Kementerian PAN-RB) untuk menggantikan posisi eselon 3 dan 4 itu dengan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI).

“Saya sudah perintahkan Kementerian PAN-RB, gantikan dengan AI karena saya yakin kecepatan kita dalam birokrasi akan lebih cepat. Saya yakin itu,” tandasnya.

Baca Juga: Jokowi kembali katakan upaya menarik devisa dengan pengembangan destinasi wisata baru

Jokowi mengatakan, upaya pemangkasan birokrasi dalam pemerintahan ini juga akan menjadi salah satu poin yang diusung dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

RUU tersebut rencananya akan segera diajukan kepada dewan legislatif DPR untuk segera dibahas pada awal tahun 2020. RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diyakini dapat memperbaiki iklim investasi dalam negeri sehingga membuka kesempatan kerja yang lebih besar di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×