BI dan Kemenkeu Kompak, Siapkan Jurus Baru Perkuat Rupiah

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sepakat memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. 

Langkah tersebut disepakati dalam pertemuan antara otoritas moneter dan fiskal bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sabtu (6/6).

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan koordinasi antara pemerintah dan bank sentral selama ini berjalan sangat erat. Menurutnya, penguatan sinergi terus dilakukan agar kebijakan fiskal dan moneter dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Baca Juga: Menkeu dan Gubernur BI Dipanggil DPR, Bahas Evaluasi Ekonomi dan Rupiah

"Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Perry dalam Konferensi Pers di DPR RI, Sabtu (6/6).

Ia menjelaskan terdapat dua langkah utama yang akan ditempuh untuk memperkuat stabilitas rupiah. 

Pertama, meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing kembali masuk ke pasar keuangan Indonesia.

Perry mengakui kenaikan suku bunga di luar negeri sempat mendorong keluarnya dana asing dari pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN), maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Karena itu, pemerintah dan BI sepakat meningkatkan imbal hasil instrumen keuangan dalam negeri agar lebih kompetitif.

"Fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," katanya. 

Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan. 

Salah satunya melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di BI dengan peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan kepada pemerintah.

"Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI tapi ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah," imbuh Perry.

Menurut Perry, kebijakan tersebut memungkinkan operasi moneter BI tetap berjalan efektif untuk menjaga stabilitas rupiah, sementara pengelolaan fiskal pemerintah juga dapat berlangsung optimal.

Ia menambahkan, penguatan koordinasi akan terus dilakukan secara berkesinambungan seiring keyakinan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang baik.

Senada dengan Perry, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan kondisi fiskal Indonesia saat ini tetap kuat. 

Kinerja APBN yang positif menjadi salah satu indikator bahwa fondasi ekonomi nasional masih terjaga di tengah ketidakpastian global.

Ia meyakini sinergi yang semakin erat antara pemerintah dan BI akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap rupiah.

Dengan kebijakan yang lebih selaras, nilai tukar rupiah diharapkan menjadi lebih stabil dan tidak mengalami tekanan yang berlebihan.

"Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh itu harusnya akan mengembalikan kepentingan pasar ke nilai tukar rupiah sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan tidak akan melemahkan ke level yang lebih tinggi dari sekarang," kata Purbaya.

Purbaya menegaskan stabilitas rupiah bukan hanya penting bagi pelaku pasar, tetapi juga bagi masyarakat luas. Menurutnya, pelemahan rupiah selama ini turut menekan pelaku usaha kecil yang masih bergantung pada bahan baku impor, termasuk pedagang tahu dan tempe.

Dengan nilai tukar yang lebih stabil, biaya produksi diharapkan dapat ditekan sehingga harga barang kebutuhan masyarakat menjadi lebih terjangkau.

Baca Juga: Palestina hingga Tanzania, Ini Daftar Negara Penerima Daging Dam Haji dari Adahi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News