Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat dari Ketua Badan Kehormatan DPR perihal permohonan untuk menggelar rapat luar biasa. Rapat luar biasa ini digelar untuk mengklarifikasi pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan soal adanya anggota DPR yang meminta upeti dari perusahaan plat merah.
Pimpinan DPR pun cepat tanggap merespon permintaan itu. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku telah menyetujui permohonan tersebut. "Kami mengundang, mendukung dan mendorong Pak Dahlan Iskan untuk menjelaskan sejelas-jelasnya dan membuka selebar-lebarnya apakah ada anggota DPR yang melakukan tindakan tidak terpuji ini," ungkap Priyo, Rabu (31/10).
Menurut Priyo, pemanggilan Dahlan Iskan merupakan momentum yang penting dan bagus juga bagi DPR. Politisi Partai Golkar ini berharap Dahlan Iskan mau mengungkapkan siapa anggota DPR yang memeras BUMN terkait pencairan anggaran.
Namun, Priyo mengingatkan Dahlan Iskan bila ternyata tidak ada bukti atas pernyataannya itu. "Maka saya menganjurkan kepada Pak Dahlan Iskan untuk berhati-hati dalam menyampaikan pandangan. Kami tunggu kejelasannya saja saat Dahlan Iskan dipanggil," kata Priyo.
Priyo menambahkan, pimpinan DPR menerima dua surat permohonan dalam perkara ini. Pertama adalah permintaan dari pimpinan BK DPR yang secara resmi tertulis dan disampaikan kepada pimpinan DPR.
Kedua, kata Priyo, adalah permintaan lisan dari Komisi VII DPR yang meminta agar diperkenankan untuk mengadakan rapat luar biasa mengenai inefsiensi Perusahaan Listrik Negara saat kepemimpinan Dahlan Iskan.
Badan Kehormatan DPR mengajukan permohonan rapat luar biasa lantaran DPR sedang libur. Sebelumnya, Ketua Badan Kehormatan DPR M. Prakosa menyatakan sesuai tata tertib rapat hanya bisa digelar pada saat DPR sedang tidak libur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
