Pandangan fraksi Golkar dan PDIP terkait APBN 2021

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

Sementara belanja negara tahun depan sebesar Rp 2.750 triliun antara lain terdiri dari pelanja pemerintah pusat Rp 1.954,5 triliun dan Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD)  sebesar Rp 795,5 triliun.

Dengan demikian, defisit APBN 2021 sebesar 5,7% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp 1.006,38 triliun.

Adapun pembiayaan defisit 2021 akan bersumber dari pembiayaan utang Rp 1.177,35 triliun, pembiayaan investasi negatif Rp 184,46 triliun, pemberian pinjaman Rp 450 miliar, kewajiban penjaminan negatif Rp 2,72 triliun, dan pembiayaan lainnya meliputi saldo anggaran lebih (SAL) senilai Rp 15,76 triliun.

Baca Juga: Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh negatif atau terkoreksi lagi di kuartal III

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tahun depan ekonomi diharapkan bisa pulih meski ketidakpastian masih menghantui. Terlebih risiko terjadinya gelombang kedua penyebaran Covid-19 di Amerika Serikat dan Uni Eropa.

“Resiko ketidakpastian ini musti dikelola dengan kehati-hatian tinggi agar dampak negatif dapat dimitigasi atau diminimalkan. Sehingga pemulihan nasional maupun pemulihan ekonomi dapat berjalan namun pasti,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna, Selasa (29/9).

Selanjutnya: BI sudah borong SBN Rp 183,48 triliun dalam skema burden sharing per 24 September

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News