Reporter: Gloria Fransisca, Asep Munazat Zatnika | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang terbatas menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Itu sebabnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berjanji akan mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur jika kelak berhasil berkuasa.
Upaya perbaikan ini akan mereka awali dengan upaya mengerek anggaran infrastruktur sektor maritim. Partai berlogo banteng dengan moncong putih ini akan mendorong prioritas pembangunan infrastruktur pelabuhan, pelelangan ikan, dan wisata bahari sebagai program utama pemerintah. Soalnya, Indonesia adalah negara maritim tapi minim infrastruktur pendukung sektor kelautan.
Hendrawan Supratikno, Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, menyatakan, pembangunan infrastruktur yang akan diperjuangkan, misalnya, listrik, jalan, air, telekomunikasi, irigasi, dan jalur keretaapi. Dan, untuk mewujudkannya membutuhkan bujet besar.
Untuk itu, PDIP akan ikut andil dalam merancang kenaikan anggaran yang dibarengi mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Peningkatan bujet seringkali menjadi ajang untuk bagi-bagi uang negara. Menurut Hendrawan, salah satu masalah utama yang membuat infrastruktur terhambat adalah kebocoran anggaran. "Bisa dilihat dengan munculnya mafia anggaran yang berlindung di balik pembangunan infrastruktur," katanya.
Pengawasan yang buruk tercermin dari pelaksanaan tender proyek infrastruktur yang tidak transparan. Tak heran, banyak proyek infrastruktur yang mengalir kepada pihak yang mencari keuntungan secara tidak bertanggung jawab.
Nah, jika nanti berkuasa, PDIP bakal mendorong 8% dari produk domestik bruto (PDB) untuk pembangunan infrastruktur terutama pelabuhan. Partai peserta Pemilu 2014 nomor urut empat ini ingin fokus utama pemakaian anggaran itu untuk membangun pelabuhan rakyat dan menambah kapal barang dengan ukuran sedang.
Lantaran pembangunan infrastruktur sering terganjal pembebasan lahan, PDIP juga akan mencari solusinya dengan meminta pemerintah membenahi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). "Salah satunya, selektif memberikan izin untuk pembangunan," ungkap Hendrawan.
Masalah lain adalah perbaikan sistem logistik dari dan menuju pelabuhan dengan memaksimalkan keretaapi. Solusi ini bisa mengurangi biaya tinggi akibat waktu yang terbuang dalam perjalanan. "Untuk melakukannya, kami akan meminta sinergitas yang harmonis antar-BUMN, seperti PT KAI, PT Pelindo, dan perusahaan lain untuk penguatan logistik nasional," ujarnya.
Arief Budimanta, Anggota Fraksi PDIP lainnya di DPR, menambahkan, partainya juga akan mendorong model pembiayaan infrastruktur yang tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan tetap menjaga kedaulatan negara tanpa intervensi asing. Salah satu caranya dengan meminta pemerintah memaksimalkan surat utang. Selama ini penerbitan obligasi tak terdeteksi penggunaannya karena masuk langsung dalam APBN. Padahal, penerbitan surat utang mengandung risiko yang tinggi lantaran menambah beban pemerintah.
Untuk itu, PDIP akan mengalokasikan langsung dana hasil penerbitan surat berharga negara (SBN) untuk infrastruktur. "Investor juga tentunya tertarik, kalau infrastruktur tersebut menguntungkan," kata Arief.
Infrastruktur yang juga mendapat perhatian PDIP adalah sektor transportasi. Soalnya, sarana transportasi memiliki daya dorong yang besar dibandingkan dengan sektor infrastruktur lainnya terutama bagi kalangan industri.
| Infrastruktur tidak bisa tanpa investasi Program Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akan mendorong pembangunan infrastruktur dengan mengandalkan pembiayaan dari surat utang pemerintah bukan perkara gampang. Latif Adam, pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menilai sulit bagi PDIP untuk mendorong rencana tersebut. Soalnya, penggunaan dana hasil penerbitan obligasi pemerintah harus melalui mekanisme pengalokasian anggaran. "Sehingga tak bisa langsung dipatok untuk kebutuhan tertentu," tegas Latif. Apalagi, selama ini penerbitan surat utang pemerintah untuk menambal lubang defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Undang-undang juga mengatakan surat utang untuk menutup defisit," ujar Latif. Jadi, kalau APBN tidak defisit, maka pemerintah tidak boleh menerbitkan surat utang. Dengan demikian, dalam situasi seperti sekarang, jelas sulit bagi pemerintah membiayai infrastruktur hanya bermodal kocek sendiri. Pemerintah harus meminta bantuan kalangan swasta lewat program Public-Private Partnership (PPP). Sikap PDIP yang ingin mendorong kemandirian dan bebas dari keterlibatan swasta terutama investor asing sejatinya sangat baik. Asal, negara mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Selagi belum bisa, investasi masih menjadi cara ampuh bagi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Caranya, dengan memberikan kemudahan perizinan. Sebab, semakin besar investasi yang tertanam di tanah air akan memperkokoh stabilitas ekonomi. Contoh, kebijakan hilirisasi industri yang membutuhkan investasi untuk infrastruktur. "Jika tidak ada peran investor, itu sulit tercapai, padahal hilirisasi, kan, bisa mendorong daya saing Indonesia," imbuh Latif. Menurut J. Kristiadi, pengamat politik, PDIP jangan terlalu menunjukan sikap antiinvestasi asing. Sebab, masyarakat sudah mulai cerdas dalam melihat kebijakan. Jika sikap itu dipertahankan, maka bisa menjadi modal negatif bagi pemilih yang sudah melek investasi dan berdampak buruk buat citra PDIP. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
