Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Partai Amanat Nasional (PAN) tampaknya paham betul apa saja yang menjadi masalah utama pangan di Indonesia. Maklum, dalam dua periode pemerintahan, PAN selalu terlibat di kabinet, sehingga menjadi bagian dari eksekutor kebijakan.
Dalam pandangan PAN, masalah pertanian di Indonesia saat ini antara lain: pertama, menyempitnya lahan pertanian. Ini terjadi akibat banyak petani yang putus asa karena tak kunjung sejahtera dengan menjadi petani. Akhirnya, mereka pilih melego lahan pertanian kepada pengembang perumahan, ataupun industri.
Persoalan kedua, infrastruktur irigasi pertanian buruk karena sejak zaman reformasi pemerintah tak lagi mengalirkan anggaran negara untuk membangun irigasi. Akibatnya lahan pertanian banyak yang puso karena hanya bisa mengandalkan air hujan.
Ketiga, petani tidak bisa mendongkrak produktivitas, karena tak mampu mendapatkan bibit unggul. Di sisi lain tak banyak bibit unggul yang tersedia di pasar karena tidak banyak peneliti di dalam negeri yang bisa menghasilkan benih unggul dan berkualitas.
Keempat masyarakat mulai tergantung dengan sumber pangan yang suplainya terbatas di dalam negeri. Seperti beras, jagung, atau kedelai. Padahal, masih banyak pangan lokal yang sejatinya layak dikonsumsi sebagai pengganti produk pangan tersebut.
Dengan memahami persoalan sektor pangan ini, PAN berjanji, jika bisa kembali mendapat kesempatan untuk berkuasa, akan membenahi persoalan tersebut. Ketua Badan Anggaran Pemilihan Umum sekaligus Wakil Ketua Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, partainya akan mengusung program mengurangi konversi lahan pertanian. Tak hanya itu, PAN janji akan ada program pencetakan lahan sawah baru, terutama di Pulau Jawa. "Bagaimana mungkin meningkatkan produksi pertanian tanpa lahan produktif dan berkualitas dan penggunaan teknologi pertanian," kata Viva.
Agar bisa mengurangi impor, PAN akan mendorong peningkatan produksi beras, kedelai, dan jagung. Agar program ini efektif, akan didukung dengan menambah anggaran program pengembangan riset teknologi modern pertanian. Selanjutnya mendorong pemerintah memberikan dukungan subsidi bibit unggul dan pupuk termasuk pemanfaatan pupuk organik.
Sembari mendongkrak produksi, Wakil Ketua PAN Dradjad Hari Wibowo bilang PAN akan mendorong perilaku masyarakat untuk mendiversifikasi konsumsi pangan. Misalnya mengganti sumber karbohidrat dengan sagu, singkong hingga sorghum. "Kalau perlu kami akan melakukan intervensi birokrasi untuk bisa 'memaksakan' diversifikasi pangan ini," kata Dradjad.
Untuk mendukung produktivitas lahan, PAN juga telah menyiapkan program perbaikan dan pembuatan irigasi yang masif, baik melalui Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) atau Jaringan Irigasi Desa (JIDES). Termasuk di dalamnya lebih masif membangun waduk, danau, dan embung bagi daerah lahan kering yang mengandalkan sawah tadah hujan.
Agar janji ini terwujud, PAN akan mendorong semua kader di pemerintahan dan parlemen untuk menggolkan anggaran sektor pertanian minimal sebesar 10% dari total belanja negara di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seperti kita tahu, selama ini anggaran negara untuk sektor pertanian termasuk subsidi, hanya di kisaran 1,3% dari total belanja negara.
Dengan pelbagai janji program ini PAN optimistis Indonesia akan menjadi negara yang bisa mencapai swasembada pangan. Kini masyarakat tinggal menunggu realisasi janji PAN.
| Belum terbukti mendukung petani Program pangan dan pertanian yang dibawa Partai Amanat Nasional (PAN) bukan hal baru. Perluasan lahan harus dilakukan, namun pada kenyataannya kemampuan pemerintah dalam menciptakan lahan hanya setengah dari percepatan konversi lahan per tahun. Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori bilang, tidak adanya payung hukum yang mencegah konversi lahan membuat pembatasan lahan non-pertanian sulit dilakukan. "Seharusnya yang penting untuk dilakukan adalah bagaimana memaksa pemerintah daerah menerapkan peraturan tata ruang," katanya, Jumat (28/2). Dengan tata ruang yang ketat, akan ada keteraturan untuk lahan pertanian, lahan industri, permukiman, dan sebagainya. Khudori juga meminta PAN lebih fokus pada upaya mengubah politik anggaran. Dia memandang politik anggaran dan pembangunan saat ini menganaktirikan sektor pertanian. "Namun jangan sampai APBN terpakai untuk mandatori yang sia-sia," katanya. Selain itu, Khudori juga menyarankan agar pemerintah yang terbentuk nanti memperkuat kelembagaan pangan yang sudah ada tampa membentuk yang baru. Dengan memperkuat kelembagaan pangan yang ada, maka urusan pertanian dan pangan tidak terpencar di banyak kementerian sehingga lebih terkoordinasi. Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengaku ragu dengan rencana program pertanian dan pangan yang diusung partai berlambang matahari itu. Sebab, walau sudah berkongsi selama dua periode di pemerintahan, namun kampanye yang diusung partai politik selalu sama. "Usai pemilu, program tersebut hanya diawang-awang. Rakyat ini sudah lelah. Rakyat ingin yang tangible," katanya. Siti juga menyinggung peran PAN di kabinet saat ini yang terasa mengesampingkan sektor perekonomian. Yang perlu dilakukan Indonesia adalah bagaimana menghargai petani dan mendorong produksi pertanian agar pertanian Indonesia dapat berkompetisi dengan negara lain apalagi menjelang ASEAN Economic Community (AEC) 2015 mendatang. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
