Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Pemerintah akan memperketat ekspor minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Ini untuk mencegah ekspor CPO besar-besaran saat harganya membaik, sehingga pasokan bahan baku untuk biodiesel ini bisa tetap lancar.
Pada akhir pekan lalu, harga CPO di pasar internasional sebesar RM 2.444 per ton, naik dibanding awal Agustus di kisaran RM 2.200 per ton. Itu bisa mendongkrak harga biodiesel di dalam negeri bakal terkatrol. Pasokan CPO untuk industri biodiesel juga terancam karena pengusaha bakal memilih untuk ekspor yang lebih menguntungkan.
Padahal, pemerintah ingin meningkatkan konsumsi biodiesel untuk mengerem pemakaian bahan bakar minyak (BBM). Itu adalah salah satu isi paket kebijakan pemerintah agar Indonesia tidak terjerumus ke krisis ekonomi.
Nah, agar pasokan bahan baku biodiesel lancar, pemerintah akan mengubah kebijakan bea keluar CPO agar pajaknya lebih besar. Arahnya, pemerintah bakal memperbesar bea keluar itu sehingga menekan laju ekspor.
Dengan harga saat ini, BK CPO berlaku 10,5%. "Agar pengusaha tidak mengekspor CPO besar-besaran sehingga bisa diolah di dalam negeri," terang Bambang PS. Brodjonegoro, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Jumat (6/9).
Pemerintah juga akan mengatur tentang kewajiban pengusaha kelapa sawit untuk memasok CPO kepada industri biodiesel dalam negeri. Lalu, ada subsidi untuk industri biodiesel. Namun belum jelas, bentuk subsidinya. Dalam APBN-P 2013 ada subsidi minyak solar dan bahan bakar nabati (BBN) sekitar Rp 59,65 triliun, dan RAPBN 2014 senilai Rp 56,3 triliun.
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri Chris Kanter, sependapat. Bagi pengusaha, kelancaran pasokan bahan baku adalah unsur terpenting pengembangan industri BBN
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
