Reporter: Benedicta Prima | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketidaksetujuan pada keluarnya sektor transportasi dari daftar negatif investasi (DNI) juga keluar dari Ateng Aryono Sekjen DPP Organisasi angkutan darat (Organda).
"Kalau kepemilikan asing 100%, pemerintah tolonglah lihat ini," ungkap Ateng di Hotel JS Luwansa, Senin (10/12).
Menurutnya, pemain di sektor transportasi darat, dari sekitar 85% merupakan usaha kecil menengah (UKM). Selain itu, modal yang dikeluarkan asing pasti lebih banyak karena persoalan nilai tukar rupiah yang rendah.
Terakhir, pengguna moda transportasi angkutan darat merupakan pengguna lokal (local consumption) bukan hasil produksi dengan nilai ekspor sehingga tidak ada leverage ekspor.
Dengan beberapa alasan tersebut menurut Ateng tak seharusnya pemerintah melepas modal kepemilikan asing 100%.
Ateng mencontohkan industri manufaktur perakitan sepeda motor dan mobil. Industri tersebut memberikan leverage melalui penyerapan tenaga kerja dan perpajakan. Poin ini yang membedakan bahwa moda transportasi diusulkan untuk tidak dibuka 100% untuk asing.
Dari pada membuka sektor moda transportasi darat untuk asing, Ateng meminta pemerintah memberikan roadmap yang jelas kualitas mana yang siap berdaya saing. Pemerintah perlu mendorong pengusaha dalam negeri.
Organda meminta pemerintah mereview DNI transportasi, pasalnya sesuai arahan Joko Widodo, UMKMK dikembalikan tidak boleh dibuka untuk asing.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
