Reporter: Harry Muthahhari | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bisnis jasa surveyor diwacanakan pemerintah menjadi salah satu bisnis yang keluar dari daftar negatif investasi (DNI). Dengan begitu, ketika aturan itu ditetapkan, maka bisnis jasa surveyor di Indonesia bisa dilakukan oleh 100% oleh pemain asing.
Sekedar tahu, beberapa perusahaan besar yang bermain di bisnis jasa surveyor antara lain PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) dan PT Surveyor Indonesia.
Asosiasi Perusahaan Inspeksi Teknik Indonesia (APITINDO) misalnya, telah melayangkan surat keberatan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution terkait hal ini.
Melalui surat tertanggal 26 November lalu, Ketua Umum APITINDO Rudiyanto menyebut, seluruh pekerjaan bidang tersebut saat ini dapat dilakukan oleh perusahaan dan tenaga kerja dalam negeri. “Potensi perang tarif yang sulit dikendalikan akibat kekuatan modal yang tidak berimbang,” tulisnya.
Tak selesai sampai di situ, jumlah inspektor dan surveyor yang menjadi pegawai di perusahaan menjadi anggota APITINDO akan berisiko terkena dampak pengurangan pemanfaatan SDM.
Senada dengan hal itu, Asosiasi Independent Surveyor Indonesia (AISI) yang beranggotakan 46 perusahaan jasa survey dengan modal 100% dalam negeri juga keberatan.
“Potensi terjadinya perang tarif yang sulit dikendalikan akibat kekuatan modal yang tidak berimbang,” kata Taufik Hidayat, Ketua Umum AISI dalam surat yang ditujukan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, November lalu.
Adapun satu hal yang menarik disoroti oleh AISI dengan dikeluarkannya jasa surveyor dari DNI adalah soal keamanan rahasia negara. Keamanan rahasia negara yang dimaksud AISI itu terkait lokasi strategis sumber daya alam, pergudanagan, dan ketersediaan stok barang.
Maklum, jasa surveyor kerap mencakup bidang pemeriksaan di sektor strategis seperti batubara dan minyak bumi.
Menanggapi hal itu, Staf Khusus Menko Perekonomian Edy Putra belum mau berspekulasi terkait alasan maupun dampak yang bisa terjadi seandainya bisnis surveyor didepak dari DNI. “Setahu saya proses ini sudah dilakukan jauh sebelum Februari 2018. Kita tunggu Perpresnya saja,” katanya kepada Kontan.co.id pada Minggu (9/12).
Pemerintah rencananya merilis Peraturan Presiden mengenai bidang usaha yang keluar dari DNI, Desember ini. Rencananya, ada 49 bidang usaha yang dikeluarkan dari aturan DNO yang baru ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
