kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.199   95,00   0,58%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%

Ombudsman Usul Pemerintahan Prabowo Bentuk Kemenko Pangan dan Gizi


Kamis, 29 Agustus 2024 / 15:25 WIB
Ombudsman Usul Pemerintahan Prabowo Bentuk Kemenko Pangan dan Gizi
ILUSTRASI. Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika (kiri) di Jakarta (1/9/2023). Ombudsman usulkan Pemerintahan Prabowo membentuk Kemenko Pangan dan Gizi.


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengusulkan pemerintahan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto membentuk kementerian baru yang fokus dalam bidang pengembangan pangan dan gizi nasional.

Yeka menilai, pembentukan kementerian baru yang mampu mengkoordinir sejumlah persoalan yang terjadi pada setor pertanian sangat dibutuhkan untuk mengatasi kompleksitas pengembangan bidang pangan dan gizi nasional.

“Saya berulang kali dengan kawan-kawan di Ombudsman mengkonstruksi persoalan pangan ini. Persoalan itu tak bisa diselesaikan dengan serta merta, untuk merajut persoalan itu kita memerlukan kementerian baru yaitu berupa Kemenko Pangan dan Gizi,” ujarnya di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Kamis (29/8).

Baca Juga: Dukung Program Makan Bergizi, Kementan Bakal Impor 1 Juta Ekor Sapi Perah

Yeka lantas merinci, setidaknya ada delapan persoalan pertanian yang saat ini perlu dikoordinasikan dalam satu lingkup Menko. Di antaranya, persoalan perencanaan dan pengelolaan, persoalan infrastruktur penunjang pertanian dan persoalan kebijakan harga subsidi.

Kemudian, adapula persoalan ketahanan pangan, cadangan pangan, kesehatan dan nutrisi, adaptasi dan perubahan iklim, hingga kebijakan perdagangan impor serta koordinasi publik.

“Jadi persoalan delapan itu dari sisi kebijakan publik tak bisa menjadi tugas Kementan saja, tak juga bisa menjadi tugas Menteri Koordinator Perekonomian, tak juga bisa jadi tugasnya Badan Pangan Nasional,” tambahnya.

Pada saat yang sama, dia lantas berharap sosok Rachmat Pambudy untuk dapat bisa masuk ke dalam bursa Menko Badan Pangan dan Gizi.

“Nah semoga yang jadi Menkonya Pak Rachmat, kita doakan dulu. Karena ini pemerintahan yang baru boleh lah kita berharap,” pungkasnya.

Baca Juga: BTN Siap Membiayai 150.000 Unit Rumah Emisi Rendah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×