kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.923.000   4.000   0,21%
  • USD/IDR 16.275   35,00   0,22%
  • IDX 7.199   10,61   0,15%
  • KOMPAS100 1.051   2,03   0,19%
  • LQ45 818   1,46   0,18%
  • ISSI 226   0,79   0,35%
  • IDX30 428   0,31   0,07%
  • IDXHIDIV20 508   3,38   0,67%
  • IDX80 118   0,22   0,19%
  • IDXV30 121   1,20   1,00%
  • IDXQ30 140   0,04   0,03%

Ombudsman Usul Pemerintahan Prabowo Bentuk Kemenko Pangan dan Gizi


Kamis, 29 Agustus 2024 / 15:25 WIB
Ombudsman Usul Pemerintahan Prabowo Bentuk Kemenko Pangan dan Gizi
ILUSTRASI. Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika (kiri) di Jakarta (1/9/2023). Ombudsman usulkan Pemerintahan Prabowo membentuk Kemenko Pangan dan Gizi.


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengusulkan pemerintahan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto membentuk kementerian baru yang fokus dalam bidang pengembangan pangan dan gizi nasional.

Yeka menilai, pembentukan kementerian baru yang mampu mengkoordinir sejumlah persoalan yang terjadi pada setor pertanian sangat dibutuhkan untuk mengatasi kompleksitas pengembangan bidang pangan dan gizi nasional.

“Saya berulang kali dengan kawan-kawan di Ombudsman mengkonstruksi persoalan pangan ini. Persoalan itu tak bisa diselesaikan dengan serta merta, untuk merajut persoalan itu kita memerlukan kementerian baru yaitu berupa Kemenko Pangan dan Gizi,” ujarnya di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Kamis (29/8).

Baca Juga: Dukung Program Makan Bergizi, Kementan Bakal Impor 1 Juta Ekor Sapi Perah

Yeka lantas merinci, setidaknya ada delapan persoalan pertanian yang saat ini perlu dikoordinasikan dalam satu lingkup Menko. Di antaranya, persoalan perencanaan dan pengelolaan, persoalan infrastruktur penunjang pertanian dan persoalan kebijakan harga subsidi.

Kemudian, adapula persoalan ketahanan pangan, cadangan pangan, kesehatan dan nutrisi, adaptasi dan perubahan iklim, hingga kebijakan perdagangan impor serta koordinasi publik.

“Jadi persoalan delapan itu dari sisi kebijakan publik tak bisa menjadi tugas Kementan saja, tak juga bisa menjadi tugas Menteri Koordinator Perekonomian, tak juga bisa jadi tugasnya Badan Pangan Nasional,” tambahnya.

Pada saat yang sama, dia lantas berharap sosok Rachmat Pambudy untuk dapat bisa masuk ke dalam bursa Menko Badan Pangan dan Gizi.

“Nah semoga yang jadi Menkonya Pak Rachmat, kita doakan dulu. Karena ini pemerintahan yang baru boleh lah kita berharap,” pungkasnya.

Baca Juga: BTN Siap Membiayai 150.000 Unit Rumah Emisi Rendah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×