Ekonom Waspadai Kombinasi Shock yang Tekan APBN 2027

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya kombinasi shock eksternal yang dapat menekan ruang fiskal dalam pelaksanaan APBN 2027.

Menurut Ronny, risiko terhadap APBN tahun depan tidak hanya berasal dari satu indikator, seperti pelemahan pertumbuhan ekonomi atau kenaikan biaya pembiayaan.

Tekanan justru dapat menjadi lebih besar apabila sejumlah risiko terjadi secara bersamaan.

"Yang paling saya waspadai bukan hanya angka defisit 2,4%, tetapi kemungkinan terjadinya kombinasi shock, yakni pertumbuhan global melemah, rupiah tertekan, yield SBN naik, harga energi melonjak, sementara penerimaan negara tidak mencapai target," ujar Ronny kepada Kontan.co.id, Selasa (29/9).

Dia menilai kombinasi tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat mempersempit ruang fiskal dengan cepat. Terlebih, APBN 2027 tetap dirancang ekspansif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam postur APBN 2027 yang telah disepakati pemerintah dan Badan Anggaran DPR, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 3.435,10 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp 4.106,26 triliun.

Dengan postur tersebut, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp 671,16 triliun atau 2,4% terhadap PDB. Keseimbangan primer tercatat defisit Rp 20,85 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran sebesar Rp 671,16 triliun.

Di sisi lain, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi domestik sebesar 6% pada 2027. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurut Ronny masih berada di kisaran 5% lebih pada 2026.

Pemerintah sendiri menjadikan investasi, konsumsi rumah tangga, perbaikan iklim usaha dan penguatan industri sebagai bagian dari strategi untuk mencapai target pertumbuhan tersebut.

Menurut Ronny, tantangannya adalah memastikan ekspansi fiskal mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif, bukan sekadar meningkatkan nominal belanja pemerintah.

"APBN 2027 jangan sampai hanya menjadi instrumen belanja, tetapi harus mampu mengungkit investasi swasta, hilirisasi, ekspor bernilai tambah dan penciptaan lapangan kerja," katanya.

Risiko berikutnya datang dari pasar keuangan. Dalam APBN 2027, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar Rp 17.500 per dolar AS dan yield SBN tenor 10 tahun sebesar 6,9%.

Ronny mengingatkan, apabila rupiah melemah lebih dalam atau yield SBN berada di atas asumsi, pemerintah dapat menghadapi peningkatan biaya pembiayaan.

"Jika kurs melemah lebih dalam atau yield SBN naik, beban bunga dan kebutuhan pembiayaan APBN akan meningkat," imbuh Ronny.

Dia menilai kredibilitas fiskal dan strategi pembiayaan menjadi penting untuk memastikan tekanan di pasar keuangan global tidak dengan cepat berubah menjadi tekanan terhadap fiskal domestik.

Harga Energi Ikut Jadi Risiko

Selain pasar keuangan, harga energi juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. APBN 2027 menggunakan asumsi ICP sebesar US$75 per barel dan lifting minyak bumi sebesar 612,5 ribu barel per hari.

Ronny menjelaskan, kenaikan harga minyak yang signifikan dapat meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi. Sebaliknya, apabila harga minyak turun terlalu dalam, penerimaan negara dari sektor migas berpotensi ikut tertekan.

"Jika harga minyak jauh lebih tinggi, subsidi dan kompensasi bisa meningkat, kalau terlalu rendah, penerimaan migas berpotensi tertekan," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, ruang fiskal perlu memiliki buffer yang memadai untuk menghadapi volatilitas harga komoditas maupun perkembangan geopolitik.

Dengan berbagai risiko tersebut, Ronny menilai pemerintah perlu menjalankan APBN secara countercyclical, tetapi tetap selektif dalam menentukan prioritas belanja.

Menurut dia, ketika tekanan eksternal meningkat, belanja yang memiliki efek pengganda besar terhadap perekonomian perlu dipertahankan.

Sebaliknya, belanja yang dampaknya terhadap produktivitas relatif rendah harus terbuka untuk dievaluasi dan direalokasi.

Ronny menambahkan, ukuran keberhasilan APBN 2027 pada akhirnya bukan hanya kemampuan pemerintah menjaga defisit di level 2,4% PDB.

Efektivitas APBN juga perlu dilihat dari kemampuannya menghadapi tekanan eksternal sekaligus memperkuat produktivitas dan ketahanan ekonomi domestik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News