Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Utang pemerintah bakal semakin menggunung tahun ini. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang disahkan DPR Jumat (13/2) pekan lalu, pemerintah berencana menerbitkan surat berharga negara (SBN) secara neto sebesar Rp 297,7 triliun. Angka ini naik Rp 20,7 triliun dari APBN 2015 yang cuma Rp 277 triliun.
Rencana penjualan obligasi negara tahun ini juga naik ketimbang angka penerbitan tahun lalu yang sebesar Rp 364,98 triliun. Tapi, di tengah ancaman ketidakpastian perekonomian global akibat efek Yunani dan kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS), pemerintah malah akan melepas sebagian besar surat utang pada paro pertama 2015.
Sejauh ini, pemerintah sudah menerbitkan sejumlah seri SBN. Yang terbaru, Rabu (11/2) pekan lalu, pemerintah melepas SBN syariah alias sukuk sebesar Rp 2,31 triliun. Rencananya, hari ini, Senin (16/2), pemerintah kembali melelang surat utang negara (SUN) dengan target indikatif Rp 12 triliun. Pada triwulan pertama tahun ini, pemerintah menargetkan penerbitan SBN total Rp 78,5 triliun.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, perubahan target SBN tahun ini untuk menambah ruang fiskal pemerintah. Pemerintah membutuhkan tambahan dana sekitar Rp 20 triliun buat membiayai peningkatan anggaran di sejumlah pos belanja. "Target pendapatan negara sudah tak bisa diubah, hanya SBN yang memungkinkan untuk menambah ruang fiskal," katanya akhir pekan lalu.
Perhatikan likuiditas
Tambahan uang tersebut antara lain untuk anggaran belanja Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna mengongkosi pemilihan kepala daerah. Lalu, untuk Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) guna pemulangan pekerja kita.
Sayang, Bambang belum menjelaskan detail besaran anggarannya. Hanya, dalam Rancangan APBN-P 2015, anggaran belanja KPU mencapai Rp 1,13 triliun, BNNÂ
Rp 903,16 miliar, serta BNP2TKI Rp 393,28 miliar.
Lana Soelistianingsih, ekonom Samuel Aset Management, mengingatkan, dalam penerbitan SBN, pemerintah harus memperhatikan kondisi likuiditas dalam negeri. Belakangan ada tendensi likuiditas di pasar keuangan menurun, terbukti dengan kenaikan suku bunga di pasar uang. Oleh sebab itu, untuk penerbitan SBN, pemerintah perlu memperbesar porsi valuta asing. Apalagi, bunga di luar negeri juga lebih murah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
