Nigeria dan Kongo Ingin Jadi Anggota Dewan Negara Penghasil Sawit

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Nigeria dan Kongo resmi menjadi anggota negara pengamat Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit alias Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam koferensi pers 12th Minesterial Meeting of CPOPC, di Hotel Four Seasons, Jakarta, Jumat (29/11).

“Pertemuan hari ini kita menerima Nigeria, Republik Demokratik Kongo sebagai negara pengamat. Negeria dan Kongo telha mengajukan permohonan untuk menjadi anggota CPOCP,” kata Airlangga.

Dalam pertemuan bersama Kementerian Perladangan dan Komoditi Malaysia tersebut, Airlangga mengungkapkan, Indonesia dan Malaysia sepakat memperpanjang sejumlah negara untuk menjadi pengamat dalam CPOPC.

“Kita memperpanjang negara pengamat yaitu Kolumbia, Ghana, dan Papua New Guinea. Papua New Guinea seluruhnya diperpanjang setahun dan Papua New Guinea hari ini ada hearing di parlemen terkait dengan keanggotaan CPOPC,” ungkapnya.

Baca Juga: Pasok 70% CPO Global, Indonesia dan Malaysia Sepakati Kolaborasi Industri Sawit

Sementara itu, Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia, Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyatakan, Malaysia merupakan negara terbesar kedua setelah Indonesia, sebagai produsen minyak kelapa sawit. Indonesia – Malaysia berkontribusi sebesar 70% terhadap minyak kelapa sawit dunia.

“Menurut saya, sumbangan dari kedua negara ini sangat penting untuk dunia. Oleh sebab itu, saya tadi menekankan betapa pentingnya peran Indonesia sebagai produsen palm oil terbesar di dunia, telah menggunakan sebagian hasil produksinya untuk biodiesel,” katanya di lokasi yang sama.

Johari menuturkan, penggunaan biodiesel dari minyak sawit berkontribusi besar dalam pengurangan emisi karbon yang digunakan pada sektor energi. Untuk itu, lanjut dia, CPOPC merupakan bagian penting untuk bersama-sama melawan isu-isu lingkungan.

“Kami kedua negara memastikan bahwa kami mematuhi apa pun aturan dan regulasi dunia, sehingga mampu mendapatkan manfaat ekonomi sekaligus bermanfaat untuk dunia,” kata Johari.

Baca Juga: B40 Diterapkan Januari 2025, Menteri Airlangga Sebut Pangkas 40 Juta Ton Emisi CO2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News