Reporter: Abdul Basith, Lidya Yuniartha, Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar
Calon investor kategori serius lainnya adalah International Development Finance Corporation (IDFC) dari Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan bahkan menyebut dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas prospek investasi dari investor negeri Paman Sam ke ibukota baru.
Bukti keseriusan lain investor dari Amerika Serikat itu karena Chief Executive Officer International Development Finance Corporation (IDFC) Adam Boehler pernah berkunjung ke Indonesia dan menemui Presiden Joko Widodo awal tahun ini. Salah satu pembicaraan dalam pertemuan tersebut mengenai prospek investasi di ibukota baru.
Baca Juga: Investor sudah antre, berikut tahapan pemindahan ibukota dari Jakarta ke ibukota baru
Negara lain yang terlihat serius untuk membawa investornya membangun ibukota baru Australia. Keterlibatan Australia di proyek ibukota baru diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga bilang minat tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Australia Scott Morrison saat bertemu Presiden Joko Widodo awal Februari 2020 lalu.
"Perdana Menteri Australia mereka menunggu (SWF)ini, MBZ (Sheikh Mohamed Bin Zayed Putra Mahkota Abu Dhabi Uni Emirat Arab) juga menunggu SWF Indonesia kapan diterbitkan. Termasuk yang diminta Masayosi Son, (Chief Executive Officer Softbank dan juga pengarah Ibu Kota Negara baru)," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pekan lalu.
Baca Juga: Menkeu jualan SWF ke Arab Saudi, ini penjelasan Menko Airlangga soal rencana SWF
Nantinya para investor yang ingin investasi di ibukota baru cukup datang ke Badan Otorita Ibukota tanpa harus lewat mekanisme normal yakni mendaftar ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Pemerintah juga menyatakan membuka diri bagi semua calon investor baik negara, badan usaha milik negara, badan investasi pemerintah, maupun swasta baik nasional maupun swasta asing untuk join bergabung membangun investasi di ibukota negara yang baru.
Apalagi kebutuhan dana untuk membangun ibukota baru cuku besar yakni mencapai Rp 466 triliun. Rencananya pemerintah akan mengeluarkan bujet dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp 96 triliunan.
Sementara untuk swasta murni yang diharapkan masuk menggarap proyek di ibukota baru investasinya ditargetkan sekitar Rp 120 triliunan.
Lalu sisanya akan ditawarkan dengan mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Proyeksi kebutuhan investasi yang akan dialokasikan untuk proyek KPBU mencapai Rp 265,2 triliun.
SELANJUTNYA>>>
