Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Pemerintah memastikan tidak akan merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dalam waktu dekat. Sebab, revisi APBN akan dilakukan dengan sangat hati-hati.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sempat mengungkapkan akan mengevaluasi target-target APBN 2017. Saat itu Ia menyampaikan hal tersebut setelah melihat realisasi APBN 2016 yang dibawah target pemerintah.
Terutama arena penerimaan pajak yang hanya sebesar Rp 1.104,9 triliun. Jumlah itu lebih rendah dari target APBN-P sebesar Rp 1.355,2 triliun.
Bahkan, lebih rendah dari outlook yang dibuat Sri di awal menjabat, yang memperkirakan penerimaan pajak akan tercapai Rp 1.139,2 triliun. Tidak hanya itu, jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, realisasi 2016 hanya tumbuh 4% saja.
Namun, menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani, evaluasi tidak hanya melihat realisasi APBN-P 2016 saja. Ia menilai perlu juga melihat perkembangan APBN 2017 terkini.
Setidaknya evaluasi baru bisa dilakukan dalam tiga bulan pertama ini, atau berdasaran realisasi triwulan pertama 2017. "Nanti akan dilihat seara lengkap oleh bu Menkeu," kata Asolani, Jumat (6/1) kepada KONTAN.
Salah satu evaluasi yang penting adalah penerimaan pajak. Karena anggaran belanja dan pembiayaan akan tergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan, terutama pajak.
Oleh karenanya, jika perkembangan penerimaan pajak dalam triwulan pertama memble, maka pemerintah sudah pasti harus menyiapkan strategi agar defisit terjaga. Termasuk didalamnya memangkas belanja negara.
Namun demikian, Askolani belum berani membuat estimasi atas ruang fiskal yang tersedia jika pemangkasan dilakukan. Termasuk belanja apa saja yang siap dipangkas.
Ekonom Institut Development of Eonomic and Finane (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, pasca kebijakan tax amnesty pemerintah harusnya bisa meningkatan kemampuannya dalam menarik pajak. Apalagi, data-data wajib pajak sudah bertambah sehingga bisa dijadikan dasar untuk mendorong penerimaan.
Ia berharap pemerintah tidak lagi gagal mencapai target penerimaan pajak. Supaya, target-target pembangunan bisa berjalan sesuai harapan terutama belanja program-program prioritas jangan sampai ada yang dipangkas atau ditunda lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
