Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Upaya pemerintah mempercepat penyerapan anggaran belanja infrastruktur melalui lelang dini ternyata tidak efektif. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai, kegiatan lelang pemerintah sebelum tahun berjalan atau lelang dini tidak efektif, sebab tetap saja realisasi proyek tidak bisa dilaksanakan cepat.
Menurut Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Roni Dwi Susanto, dari hasil evaluasi Bappenas atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 dan 2016, ada banyak kegiatan yang jika dipercepat justru hasilnya tidak maksimal.
Roni mencontohkan, pembangunan proyek infrastruktur terkait pertanian dan pendidikan. "Ada siklus yang menghendaki pelaksanaannya pada April, tidak bisa menjadi Januari," ujarnya, Selasa (13/12). Hal ini menunjukkan penyerapan anggaran memang tidak bisa dibuat merata. Untuk itu, yang perlu dilakukan pemerintah adalah membuat pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut menjadi lebih efektif.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, yang harus dihindari dari penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun adalah kualitas dari proyek yang di bawah standar. Oleh karena itu, meskipun tidak bisa dipercepat, pemerintah harus memastikan kualitasnya baik.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian APBN. Bappenas menyebutkan, realisasi penyerapan belanja pada November 2016 mencapai 53,34%. Realisasi itu lebih tinggi dari periode sama tahun lalu yang sebesar 49,96%.
Sementara itu, realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) hingga November mencapai 68,44% dari target Rp 767,8 triliun. Dari jumlah itu, sebagian besar K/L sudah menyerahkan laporan pelaksanaannya kepada Bappenas. Hasilnya, 60% laporan dianggap sudah cukup baik. Namun masih ada 17% laporan kegiatan yang dianggap buruk yaitu dan 23% dianggap cukup.
Kementerian yang melakukan lelang dini cukup besar adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk tahun 2017, kementerian ini akan melakukan lelang dini untuk proyek infrastruktur sebesar Rp 40 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan proyek 2016 yang dilelang pada akhir 2015 sebesar Rp 26 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
