Nantikan omnibus law perpajakan, Apindo: Aspek non-perpajakan juga harus sejalan

Reporter: Grace Olivia | Editor: Herlina Kartika Dewi

Apalagi mengingat investor asing jauh lebih mementingkan aspek-aspek non-perpajakan, seperti perizinan, ketenagakerjaan, kepastian hukum, hingga ketersediaan lahan dalam membuat keputusan investasi. 

Saran tersebut, lanjut Siddhi, juga akan disampaikannya sebagai perwakilan Apindo kepada DJP esok, Rabu (4/12). 

Ia mengaku, otoritas pajak akan menggelar rapat dengar pendapat dengan para pelaku usaha terkait persiapan draf final Omnibus Law Perpajakan tersebut. 

Baca Juga: Jokowi minta CAD tuntas dalam empat tahun, Menko Airlangga siapkan jurus quick-wins

“Nanti kita lihat dulu draft detailnya Omnibus Law-nya bagaimana. Untuk saat ini, sudah memenuhi masukan-masukan kalangan pengusaha dan investor. Tinggal lihat bagaimana dari sisi non-pajaknya bisa support atau tidak,” tutur Siddhi. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan, saat ini proses penyampaian draf Omnibus Law Perpajakan oleh pemerintah ke DPR masih berjalan sesuai yang diharapkan. 

“Sejauh ini, tetap berjalan sesuai yang kita harapkan. Jadi kita tetap sesuai rencana, sebelum reses sudah disampaikan ke DPR,” tutur Hestu, Selasa (3/12). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News