Reporter: Hans Henricus | Editor: Cipta Wahyana
JAKARTA. Polemik penawaran perdana atau initial public offering (IPO) saham PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) terus bergulir. Bahkan, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar.
Mustafa mengaku siap memenuhi panggilan wakil rakyat itu kapan pun. "Itu tergantung DPR, bagaimana bagusnya, kami ikuti," ujar Mustafa usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Rabu (24/11).
Sekadar informasi saja, sebelumnya, wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis pernah menyatakan, komisinya akan memanggil Mustafa seusai masa reses. Nah, DPR telah kembali menggelar sidang mulai Senin lalu (22/11).
Kisruh penjualan saham Krakatau Steel mencuat setelah pemerintah memutuskan harga IPO senilai Rp 850 per saham. Banyak kalangan berpendapat, semestinya, harga jual saham Krakatau bisa lebih tinggi.
DPR telah mengizinkan pemerintah melepas 30% saham Krakatau. Namun, dalam IPO, KS dan pemerintah memutuskan hanya melepas 19,61% atau 3,155 miliar saham.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
