Reporter: Leni Wandira | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan operasional Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) mulai berjalan pada September 2026.
Pada tahap awal, sekitar 25.000 koperasi ditargetkan mulai beroperasi dan menjadi pusat penyaluran berbagai bantuan pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri, untuk mendukung penuh operasional Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Nelayan Merah Putih.
"Presiden memastikan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Nelayan Merah Putih harus didukung oleh semua kementerian dan lembaga. Juga didukung oleh TNI dan Polri," ujar Zulkifli usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (23/7/2026).
Baca Juga: Fungsi Palugada Kopdes Merah Putih
Menurut Zulkifli, koperasi tersebut akan memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai barang subsidi dan bantuan pemerintah.
Kedua, sebagai off-taker yang mendukung kegiatan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
"Seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih," katanya.
Ia menjelaskan berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga distribusi LPG 3 kilogram, akan disalurkan melalui koperasi tersebut.
"Semua nanti melalui Kopdes. Terpusat di Kopdes," ujar Zulkifli.
Pemerintah menargetkan sekitar 25.000 koperasi mulai beroperasi pada Agustus hingga September 2026. Jumlah tersebut akan bertambah menjadi 35.862 koperasi pada akhir tahun.
Menurut Zulkifli, koperasi tersebut akan dibina selama dua tahun sebelum pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa karena merupakan koperasi milik desa.
Baca Juga: Menko Zulhas Sebut Kopdes Merah Putih Bukan Supermarket,Tapi Infrastruktur Pemerintah
"Nanti setelah dua tahun dibenahi dan diselesaikan, baru diserahkan kepada desa. Karena itu koperasi milik desa," katanya.
Selain membahas operasionalisasi koperasi, pemerintah juga menyiapkan penyelesaian kewajiban pembayaran angsuran pertama Agrinas Pangan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang jatuh tempo pada September mendatang.
Zulkifli mengatakan proses verifikasi dan validasi tengah dipercepat agar seluruh persyaratan dapat diselesaikan pada Agustus.
Setelah diverifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pembayaran akan dilakukan melalui Kementerian Keuangan kepada Himbara.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Ferry Irawan mengatakan pemerintah saat ini memfokuskan persiapan operasional koperasi agar implementasinya berjalan sesuai rencana.
"Tadi soal persiapan operasionalisasi. Persiapan agar ini bisa berjalan dengan baik, sukses. Sehingga kita harapkan setelah Oktober semua mengenai Kopdes jelas, terang, dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia," ujar Ferry.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














