Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dinilai bisa memberikan perbaikan dalam berbagai program pemerintah. Salah satu program yang diyakini akan lebih baik adalah penyaluran bantuan sosial.
Integrasi antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dinilai akan membuat penyaluran bansos lebih tepat sasaran. "Ini sangat penting khususnya di masa penanganan pandemi Covid-19," ujar Kepala Staf Presiden Moeldoko saat membuka Peluncuran Aksi Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/4).
Saat ini, integrasi tersebut masih belum dilakukan sepenuhnya. Data dalam DTKS yang telah terintegrasi dengan NIK masih sebesar 88%.
Baca Juga: Mensos berencana buka data penerima bansos pada bulan ini
Selain masalah bansos, Stranas PK juga disebut memberi kemajuan dalam sistem perizinan di Indonesia. Sehingga layanan perizinan semakin cepat dan menghemat waktu 5 hari hingga 14 hari.
Sebagai informasi, aksi Stranas PK 2021-2022 meliputi berbagai hal. Antara lain percepatan perizinan dan tata kelola ekspor impor, efektivitas dan efisiensi pengadaan barang jasa, pemanfaatan NIK untuk ketepatan subsidi, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) termasuk sinkronisasi perencanaan penganggaran.
Ada juga penguatan pengendalian internal pemerintah, dan penguatan integritas aparat penegak hukum bersama enam aksi lain. Aksi tersebut diyakini dapat mencegah terjadinya korupsi.
"Aksi-aksi itu berpotensi menjadi game changer apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan berorientasi hasil," jelas Moeldoko.
Moeldoko bilang, Stranas PK menjadi komitmen kuat pemerintah bersama KPK untuk menciptakan pemberantasan korupsi yang sistemik, kolaboratif, dan berdampak nyata. Stranas PK juga merupakan kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang menjadi acuan dan panduan bagi kementerian, lembaga dan Pemerintah daerah dan pihak terkait untuk bergerak mencegah korupsi.
Selanjutnya: Bantuan produktif usaha mikro sasar 12,8 juta penerima, total anggaran Rp 15,36 T
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
