MK Larang Wamen Rangkap Jabatan, Cek Wakil Menteri yang Rangkat Komisaris BUMN

Sumber: Kompas.com | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - Jakarta. Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengeluarkan putusan terbaru yang melarang wakil menteri (wamen) merangkap jabatan. Siapa saja wakil menteri yang rangkap jabatan?

Diberitakan Kompas.com, larangan rangkat jabatan ini ditegaskan dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa wakil menteri wajib fokus membantu menteri menjalankan tugas di kementerian. Oleh karena itu, para wamen tidak boleh rangkap jabatan, baik sebagai komisaris BUMN, direksi perusahaan swasta, maupun pimpinan organisasi yang dibiayai APBN/APBD.

Ketua MK Suhartoyo menyatakan, Pasal 23 UU Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai sebagai larangan rangkap jabatan. Putusan MK ini kini bersifat final dan mengikat, sehingga otomatis berlaku bagi seluruh wakil menteri.

Alasan MK Larang Rangkap Jabatan

Hakim MK Enny Nurbaningsih menjelaskan, dalil pemohon yang meminta agar wamen fokus bekerja di kementerian sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Menurut Enny, larangan rangkap jabatan penting diterapkan karena:

Wakil menteri memerlukan konsentrasi penuh menjalankan tugas negara.
Rangkap jabatan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Kebijakan ini mendukung prinsip good governance dan penyelenggaraan negara yang bersih.

Tonton: Pecah di Petamburan

Tiga Larangan Rangkap Jabatan untuk Wakil Menteri

Dalam amar putusan, MK menegaskan tiga poin larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri, yaitu:

Tidak boleh menjadi pejabat negara lain sesuai aturan perundang-undangan.
Tidak boleh menjadi komisaris atau direksi di BUMN maupun perusahaan swasta.
Tidak boleh menjadi pimpinan organisasi yang sumber pendanaannya berasal dari APBN atau APBD.

Dampak Putusan MK 2025

Keputusan ini diharapkan membuat wakil menteri lebih profesional dalam mengurus kementerian, serta mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Dengan putusan MK terbaru 2025 ini, publik juga diharapkan mendapatkan pelayanan pemerintahan yang lebih baik dan bersih dari konflik kepentingan.

Diberitakan Kompas.com mencatat setidaknya ada 30 orang wakil menteri Kabinet Indonesia Maju yang merangkap jabatan di sejumlah BUMN, berikut daftarnya:

Sudaryono - Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
Helvy Yuni Moraza - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Diana Kusumastuti - Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
Giring Ganesha -Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Immanuel Ebenezer Gerungan - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (dipecat setelah OTT KPK)– Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
Donny Ermawan Taufanto - Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero)
Yuliot Tanjung - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Veronica Tan - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia
Diaz Hendropriyono - Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
Ratu Isyana Bagoes Oka - Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
Dyah Roro Esti Widya Putri - Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero)
Todotua Pasaribu - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
Angga Raka Prabowo - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Ossy Dermawan - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Silmy Karim - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Dante Saksono Harbuwono - Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
Fahri Hamzah - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Ahmad Riza Patria - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf - Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
Komjen Pol (Purn) Suntana - Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Suahasil Nazara - Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Aminuddin Ma’ruf - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Kartika Wirjoatmodjo - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Christina Aryani - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Juri Ardiantoro - Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Bambang Eko Suhariyanto - Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Taufik Hidayat - Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
Ferry Juliantono - Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
Stella Christie - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
Arif Havas Oegroseno - Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping