Reporter: Riendy Astria | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Direktur Eksekutif LSM Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, eksekusi mati terhadap TKI di Arab Saudi, Ruyati binti Sapubi, sebagai salah satu bentuk keteledoran pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada buruh Indonesia, khususnya untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
"Jelas ini merupakan keteledoran pemerintah, bagaimanapun pemerintah harus memberikan pembelaan untuk Ruyati. Ketika proses hukum sudah sampai ke tingkat yang lebih tinggi, pemerintah harusnya melakukan upaya diplomatis," ujar Anis, Minggu (19/6).
Anis bilang, seharusnya, sebelum eksekusi mati dilakukan, Presiden SBY selaku kepala pemerintahan melakukan upaya diplomatis dengan bertemu raja Arab Saudi untuk melakukan lobi atau menunda eksekusi. "Namun, ini sudah terjadi, sekarang adalah masalah komitmen Presiden SBY. Dulu pernah ada kasus seperti ini di zaman Gus Dur, namun Gus Dur bisa melakukan upaya diplomatis sehingga eksekusi bisa ditunda hingga sekarang," sebutnya.
Lanjutnya, yang membingungkan karena pemerintah mengklaim Arab Saudi tidak memberikan informasi mengenai eksekusi ini. Namun, di lain pihak pemerintah mengatakan sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah Ruyati.
Yang harus dilakukan sekarang adalah mengecek apakah benar pemerintah Indonesia tidak menerima informasi mengenai pelaksanaan eksekusi mati Ruyati di Arab Saudi. Jika benar pemerintah Indonesia tidak menerima Informasi, maka Arab Saudi harus ditindak. "Namun, jika pemerintah Arab Saudi sudah mengabarkan kepada pemerintah Indonesia, sekali lagi ini merupakan keteledoran Presiden SBY, tidak ada komitmen," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
