Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai target 5,2%, meski harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik.
Kepala Badan kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian keuangan Febrio Kacaribu menyebut, optimisme tersebut lantaran daya beli masyarakat miskin tetap terjaga dengan adanya tambahan bantuan sosial (bansos) yang sebesar Rp 24,17 triliun.
“Daya beli masyarakat yang sebetulnya terdampak terutama dari kenaikan harga ini adalah kelas menengah atas. Kelas menengah ke bawah sudah kita sudah bantu (dengan tambahan bansos),” tutur Febrio kepada awak media saat ditemui di Gedung Parlemen DPR RI, Senin (5/9).
Menurut hitung-hitungan Kemenkeu, kenaikan harga BBM memang akan menambah biaya hidup masyarakat 40% termiskin sebesar Rp 8 triliun. Namun, ini telah dikompensasi dengan adanya tambahan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun.
Baca Juga: Kenaikan Harga BBM Naik Bisa Sumbang Inflasi 1,9% Tahun Ini
“Kami yakin bahwa tambahan bansos akan cukup, khususnya untuk kelompok masyarakat rentan dan miskin,” jelasya.
Meski begitu, Febrio tak menampik bahwa pemerintah akan memberikan bansos tambahan atau tidak pada tahun depan. Sebab menurutnya anggaran perlindungan sosial yang diberikan setiap tahunnya juga cukup besar.
Kita akan lihat lagi, karena setiap tahun ada perlinsos cukup besar. Adapun tahun depan anggaran perlinsos dipatok Sebesar Rp 479,1 triliun, meningkat 11% dari anggaran perlinsos tahun ini yang sebesar Rp 431,5 triliun.
Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Plt. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) BKF Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah masih akan memantau dinamika perekonomian, dan daya beli masyarakat untuk memutuskan apakah bansos tersebut akan ditambah atau tidak.
Baca Juga: Ekonom: Bila Harga BBM Tak Naik, Anggaran Subsidi dan Kompensasi Bisa Naik Rp 198 T
Namun, Ia memastikan APBN akan bekerja sesuai fungsinya sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli, dan melindungi masyarakat agar tidak terdampak terlalu dalam dari dinamika perekonomian yang ada.
“Ditambah atau tidak akan bergantung pada situasi perekonomian ke depannya,” imbuh Wahyu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
