Sumber: Antara | Editor: Hendra Gunawan
PEKANBARU. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) diberlakukan pada Mei hingga Oktober 2015, untuk mengantisipasi potensi kebakaran dan menghindari bencana asap seperti yang terjadi setiap tahun.
Hal itu disampaikan Siti Nurbaya usai melakukan pertemuan tertutup bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman serta perwakilan pemerintah daerah kabupaten dan kota, di ruang VIP Lancang Kuning Bandara Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru, Rabu (6/5).
Menteri Siti Nurbaya menegaskan bahwa pemerintah pusat mendorong Plt Gubernur Riau untuk memperpanjang status siaga darurat yang seharusnya sudah habis berlakunya pada 31 Maret lalu, dengan pertimbangan prakiraan cuaca akan memasuki musim kemarau mulai Mei ini dan arah angin mengarah ke Utara.
"Iya, siaga darurat diperpanjang mulai Mei hingga Oktober," tegas Siti Nurbaya.
Ini kedua kalinya Menteri Siti Nurbaya mendorong agar Pemprov Riau bersikap tegas dan cepat untuk menetapkan status darurat bencana Karhutla, yang pertama pada Februari lalu ketika wilayah pesisir Riau dilanda kebakaran hebat karena anomali kemarau yang datang lebih cepat di awal tahun 2015. Keputusan itu cukup ampuh karena pemerintah bersama pihak perusahaan dan TNI-Polri langsung melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemadaman, dan masa berlakunya status siaga darurat itu berakhir pada 31 Maret lalu.
Menteri Siti Nurbaya dalam beberapa kali kesempatan sudah meminta agar Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman untuk memperpanjang status siaga darurat karena potensi kebakaran yang lebih hebat akan terjadi pada musim kemarau di akhir bulan Mei ini. Perpanjangan status siaga darurat juga penting sebagai landasan hukum dalam hal pendanaan program-program mitigasi bencana Karhutla dari anggaran BNPB.
Namun, pemerintah daerah masih ragu karena terganjal regulasi Peraturan Gubernur Riau No.27/2014 tentang Protap penetapan status darurat Karhutla, bahwa status siaga tidak bisa ditetapkan saat kondisi Riau relatif bersih dari kebakaran.
Menurut dia, upaya persiapan yang penting untuk dilakukan guna mencegah Karhutla adalah melakukan penyekatan kanal (canal blocking).
Berdasarkan uji coba sekat kanal yang dirintis pemerintah di Riau, seperti di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti, Siti Nurbaya mengatakan telah berhasil mengurangi kebakaran karena air yang sebelumnya terkuras karena adanya kanal bisa tertahan sehingga menjaga gambut tetap basah.
Hal itu juga ditunjukkan dari data Satelit NOAA 18 bahwa pada kurun awal tahun ini jumlah titik api menurun drastis menjadi 1.893 titik, dibandingkan dengan tahun 2014 pada periode yang sama mencapai lebih dari 7.000 titik api.
"Ada indikasi fisik gambut yang mulai basah setelah sekat kanal, meski ada konsekusinya ada tanaman kelapa sawit yang mati karena akarnya terendam air," ujarnya.
Ia mengatakan proses penyekatan kanal akan dibiayai seluruhnya oleh BNPB melalui dana tanggap darurat siap pakai (on call). Jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk sekat kanal akan segera dihitung ulang dengan melibatkan instansi terkait dan pihak akademisi. Sedangkan, untuk jumlah dan lokasi penyekatan kanal masih akan diverifikasi lagi karena belum semua pemerintah daerah di Riau mengirimkan usulan kanal yang akan disekat.
"Baru empat daerah yang mengirimkan usulan penyekatan kanal yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, Siak dan Pelalawan, dari delapan daerah yang dianggap rawan kebakaran," katanya.
Siti Nurbaya juga meminta agar pihak perusahaan berperan aktif membantu proses penyekatan kanal di wilayah kerja mereka sebagai bukti tanggung jawab pencegahan Karhutla Riau. "Saya percaya sudah ada yang mulai melakukan. Dan kita tegaskan akan terus melakukan monitor apabila terjadi kebakaran maupun pembakaran disekitar lahan maupun di dalam lahan mereka," ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakar lahan harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. "Hindari terjadinya pembiaran dan harus dilakukan patroli bersama dengan melibatkan masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman meminta pemerintah daerah yang berada pada lokasi rawan Karhutla untuk segera mengirimkan usulan lokasi kanal yang akan disekat. Ia mengatakan pemerintah akan menentukan skala prioritas di daerah paling rawan untuk melakukan sekat kanal.
"Kita memang tidak kasih batas waktu kapan harus mengusulkan, tapi kalau tak usulkan mereka yang rugi," tegas Arsyadjuliandi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
