CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Menteri Jokowi-JK harus sejahterakan rakyat


Senin, 20 Oktober 2014 / 10:33 WIB
Menteri Jokowi-JK harus sejahterakan rakyat
ILUSTRASI. Kemendag mendapatkan ultimatum untuk segera membayarkan utang minyak goreng sebesar Rp 344 miliar.


Reporter: Adinda Ade Mustami, Agus Triyono, Noverius Laoli, Umar Idris | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Proses seleksi menteri untuk kabinet Presiden Terpilih, Joko Widodo (Jokowi) memasuki babak akhir. Menjelang pengumuman nama-nama yang rencananya akan dilakukan Selasa (21/10) besok, Jokowi telah mengerucutkan nama calon menteri yang akan dipilihnya menjadi hanya 43 nama.

Jokowi mengatakan,  43 nama calon menteri yang akan dipilih tersebut berasal dari dua elemen, yakni profesional murni serta profesional partai politik.

Meski memiliki tim bayangan, tidak mudah bagi Jokowi untuk mendapatkan nama seorang menteri. Kabar terakhir,  Minggu malam, beredar  kabar ada 10 calon menteri Jokowi tersandung masalah. Adalah data PPATK maupun KPK yang menjadi sumber persoalan.  

Makanya, kata sumber KONTAN, Jokowi mendadak meninggalkan acara yang harus dihadiri Minggu malam lantaran harus bertemu dengan pimpinan KPK dan PPATK.    

Sayang, KONTAN tak berhasil mendapat konfirmasi atas kabat ini,  Dua Deputi Tim Transisi Akbar Faisal dan Hasto Kristiyanto tidak dapat dihubungi. Begitu juga juru bicara KPK Johan Budi.

Yang jelas, Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto mengatakan bahwa  Jokowi telah menerima langsung hasil penelusuran KPK dan PPATK atas rekam jejak menteri pada Minggu (19/10) malam. 

Meskipun begitu, beberapa nama sudah mencuat, siap membantu Jokowi-Kalla menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan. 

Di bidang ekonomi, misalnya muncul nama Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I ini menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nama lain adalah mantan Deputi Gubernur senior Darmin Nasution. 

Nama menteri koordinator yang santer disebut-sebut adalah Luhut Panjaitan yang akan duduk sebagai menteri koordinator bidang hukum dan HAM, bersaing dengan Fakhrul Rozi. 
Nama lain juga santer disebu  adalah Ignasius Jonan, bos PT Kereta Api Indonesia dan Rusdi Kirana, bos Lion Group menjadi kandidat menteri perhubungan.  

Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebagai menteri keuangan, bersaing dengan Chatib Basri dan Sri Mulyani.  

Adapun Rini  Suwandi masuk sebagai kandidat Menteri BUMN, bersaing dengan Karen  Setiawan dan Emisyah Satar, 

Selain di bidang ekonomi, penegakan hukum tidak bisa dipandang remeh oleh Jokowi. Karena itu Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM sangat penting bagi Jokowi. Gayuus Lumbun yang saat ini menjadi hakim di Mahkamah Agung menjadi calon kuat Menkum HAM, sedang hakim MA Artidjo Alkautsar dan Abraham Samad, Ketua KPK, disebut calon Jaksa Agung. 

Berguna bagi rakyat

Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Gakopindo) Aip Syarifuddin minta, sebagai pemimpin Jokowi paham kebutuhan UKM. Ngadiran, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia berharap para profesional itu berprestasi dan  berguna bagi pengusaha. Ujungnya, mereka bisa mensejahterakan rakyat.    


Kandidat Menteri Ekonomi & Hukum Kabinet Jokowi-JK:

Posisi Nama Calon Menteri
Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Darmin Nasution
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Sri Mulyani Indrawati
Menteri Perhubungan Rusdi Kirana, Ignasius Jonan
Menteri BUMN Rini Soemarno, Emirsyah Satar
Menteri Perdagangan Faisal Basri, Hendri Saparini
Menteri ESDM Eri Riyana Hardjapamekas, Kuntoro Mangkusubroto
Menteri Pertanian Dwi Andreas Santosa, Dwi Andreas Santosa
Menteri Koperasi dan UKM Nusron Wahid, Budiman Sudjatmiko
Menteri Hukum dan HAM Gayuus Lumbun, Zainal Arifin Mochtar
Jaksa Agung Artidjo Alkautsar, Abraham Samad, Yunus Husein

Sumber: Hasil Wawancara KONTAN

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×