Menteri BUMN larang pejabat BUMN rapat dengan DPR

Sumber: TribunNews.com | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Komisi VI DPR RI mengaku jika pihaknya menerima surat yang dikeluarkan dari kabinet pemerintahan Jokowi-JK untuk tidak melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR RI terlebih dahulu dengan pejabat eselon satu kementerian BUMN. Surat tersebut ditujukan kepada kesetjenan DPR RI.

"Kami sangat menyesalkan surat edaran yang ada di kabinet yang melarang menteri-menterinya melakukan RDP dengan DPR RI. Sebab, ini pendidikan tidak sehat kepada negara ini," ujar Ketua Komisi VI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir, Jumat (21/11/2014).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana mengatakan surat edaran yang dimaksud dikeluarkan oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno. Ia pun membacakan surat edaran yang berbunyi seperti ini.

"Maka kami dengan ini mengharapkan bantuannya kepada Setjen DPR RI, untuk sementara waktu tidak menerbitkan undangan RDP dengan pejabat eselon satu kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sampai adanya arahan lebih lanjut dari pimpinan," sebutnya membacakan suraat edaran tersebut.

Ketika ditanya lebih lanjut, siapa pimpinan yang dimaksud oleh Menteri BUMN tersebut,  Azam enggan menyimpulkannya. "Itu yang ingin kami tanyakan," tandasnya. (Adiatmaputra Fajar Pratama)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Datangi Kemkeu, Rini bahas dividen BUMN

Nasional

Rugi kurs, setoran BUMN bakal kurang Rp 1,5 T

Keuangan

Rini masih godok rencana konsolidasi bank BUMN

Nasional

Banyak proyek, Rini akan kurangi dividen BUMN

Nasional

'Jokowi butuh Bos BUMN yang Jempolan'

Nasional

Jokowi diminta benahi pemilihan direksi BUMN