kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.889.000   43.000   2,33%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%

Jokowi diminta benahi pemilihan direksi BUMN


Minggu, 16 November 2014 / 15:20 WIB
Jokowi diminta benahi pemilihan direksi BUMN
ILUSTRASI. Hadapi Ketidakpastian Global, BI Beberkan Kunci Keberhasilan Pengendalian Inflasi


Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama ini tidak pernah lepas dari kepentingan partai politik. Untuk itu, Ray mendesak agar mekanisme pemilihan direksi BUMN harus dilakukan secara transparan.

"Sepanjang sejarah kita, BUMN dan parpol sulit dipisahkan. Partai tumbuh karena pengelolaan BUMN oleh parpol yang melibatkan penguasa," ujar Ray, dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (16/11).

Menurut Ray, faktor lemahnya keuntungan negara karena BUMN tidak dikelola secara tepat. BUMN merugi akibat perselingkuhan antara pemimpin BUMN dengan penguasa. Ia menilai, mekanisme rekruitmen yang tidak transparan menjadi penyebab banyaknya BUMN yang merugi.

Ray menambahkan, BUMN yang paling banyak mengalami kebocoran adalah BUMN yang bergerak dalam sektor minyak bumi, gas, dan yang mengelola sektor perairan. Menurut dia, ada kesan BUMN sebagai bahan eksploitasi untuk sumber ekonomi bagi direktur dan pemimpin dalam pemerintahan yang sedang berkuasa.

Untuk itu, Ray mendesak Presiden Joko Widodo segera membenahi mekanisme pemilihan direksi agar lebih transparan. Salah satu mekanisme, sebut Ray, adalah dengan melibatkan partisipasi publik.

"Ini janji Jokowi untuk tidak bagi-bagi kekuasan, tapi diharapkan betul, agar ada keinginan kuat membenahi BUMN dengan perekrutan yang transparan dalam konteks pengelolaan keuangan negara," kata Ray. (Abba Gabrillin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×