Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan Rancangan Undang-Undang Pertanahan bisa kembali dibahas di awal 2020. Dia berharap, RUU ini bisa segera dibahas setelah struktur komisi DPR rampung.
"Mudah-mudahan paling lambat awal tahun kita sudah bicarakan kembali dengan dewan," ujar Sofyan, Kamis (31/10).
Baca Juga: Banyak RUU ditunda, pengamat politik: Beban DPR periode 2019-2024 lebih berat
Sebelumnya, anggota DPR sepakat untuk menunda pengesahan RUU Pertanahan ini lantaran masih ada beberapa pasal yang kontroversial. Sofyan mengatakan, ke depan pemerintah akan mengundang pihak yang mempersoalkan beberapa pasal yang dianggap bermasalah.
"Akan kita undang. Apa concern-nya. Bisa jadi pandangan kita berbeda, bisa jadi karena kurang komunikasi, bisa jadi kami keliru. Kita akan bicarakan," tutur Sofyan.
Sofyan menuturkan, UU Pertanahan dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan mengenai pertanahan. Pasalnya, selama ini pengaturan tentang pertanahan diatur dalam peraturan kepala badan dan peraturan menteri, ditambah Undang-Undang Pokok Agraria dianggap sudah terlalu lama.
Baca Juga: Menteri ATR BPN Sofyan Djalil targetkan seluruh tanah sudah terdaftar di 2025
Padahal menurutnya, banyak hal baru yang belum diatur dalam UU Pokok Agraria tersebut. Beberapa diantaranya hak di atas dan di bawah tanah, ketentuan transfer tanah, kepemilikan umum dan lainnya.
"Banyak lagi hal-hal baru yang kita perkenalkan yang selama ini belum dikenal. Karena UU Pokok Agraria dibuat tahun 1960. Banyak hal yang bagus sekali dalam UU PA itu, tetapi dalam hal perkembangan baru dalam 50 tahun terakhir, itu belum bertambah," terang Sofyan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
