Menteri Agama pastikan rancangan peraturan produk halal tidak gerus kewenangan MUI

Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rancangan Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal (RPPJPH) dipastikan tidak akan menggerus kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI dinilai masih memiliki tiga kewenangan utama. Antara lain dalam menentukan fatwa kehalalan dalam konteks agama.

Selain itu, MUI juga memiliki kewenangan untuk mengesahkan auditor. "Auditor, mereka yang punya kualifikasi tertentu untuk memeriksa kehalalan," ujar Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin di kompleks istana kepresidenan, Kamis (7/2).

MUI juga dapat memberikan kewenangan kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH tersebut nantinya dapat memeriksa kehalalan produk yang dlakukan oleh auditor yang tersertifikasi. Meski begitu, sertifikat halal tidak lagi diterbitkan oleh MUI. Sertifikat halal diterbitkan oleh lembaga baru di bawah Kementerian Agama (Kemnag).

"Iya, sertifikat di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)," terang Lukman.

Lukman juga menampik akan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan BPJPH. Ia menuturkan, pemerintah saat ini melakukan integrasi lembaga yang mengurus produk halal tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Insight

RPP Jaminan Produk Halal Tinggal Menunggu Tandatangan Presiden

Nasional

Pengusaha setujui RPP Jaminan Produk Halal

Nasional

RPP Halal sudah final tinggal tunggu teken Presiden Jokowi

Industri

Kawasan ekonomi halal ditargetkan rampung Maret tahun depan