Reporter: Hans Henricus | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Penetapan rencana tata ruang wilayah Merauke untuk kepentingan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) sampai saat ini belum juga kelar.
Berlarut-larutnya masalah ini lantaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke belum sepakat soal rencana tata ruang wilayah untuk pembangunan kawasan MIFEE. "Kami kasih waktu satu bulan untuk menyelesaikan itu," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, usai sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, Kamis malam (29/7).
Menurut Hatta, Pemprov Papua tidak setuju dengan usulan Pemkab Merauke soal penggunaan lahan untuk MIFEE. "Antara provinsi dan kabupaten masih beda pandangan," kata Hatta
Sekadar informasi, Menteri Pertanian, Suswono pernah mengungkapkan bahwa Pemprov Papua hanya menghendaki sekitar 500 ribu hektar untuk pengembangan MIFEE. Sedangkan, Pemkab Merauke merencanakan luas lahan yang dipakai sebesar 1,283 juta hektar.
Yang jelas, Hatta mengaku telah meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak memasukkan kawasan hutan gambut dan hutan alami dalam pengembangan kawasan MIFEE. "Hanya boleh menggunakan lahan yang terdegradasi, catat itu," kata mantan Menteri Sekretaris Negara itu.
Menurutnya, hingga saat ini masih ada sekitar 8 juta hektar lahan terdegradasi atau lahan telantar yang tersebar di seluruh Indonesia.
Selain itu, kata Hatta, pengembangan kawasan tersebut akan dilakukan secara bertahap, tidak langsung memakai lahan seluas jutaan hektar. "MIFEE tidak tiba-tiba memerlukan sekian ratus ribu hektar atau sekian juta hektar. Bagaimanapun semuanya bertahap," terang politikus Partai Amanat Nasional itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
