Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - SORONG. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meluncurkan investasi hijau (green investment) atau investasi ramah lingkungan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Investasi hijau ini, merupakan konsep investasi ramah lingkungan yang tengah dioptimalkan oleh pemerintah Indonesia. Selain karena ramah lingkungan, Luhut menilai konsep ini sesuai diterapkan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang memiliki sumber daya alam melimpah.
"Didasarkan pada kekayaan alam yang melimpah di Provinsi Papua dan Papua Barat, maka investasi hijau dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap mempertahankan keberlanjutan ekosistem, akan menjadi skema yang tepat untuk mempromosikan pembangunan di wilayah ini," kata Luhut pada acara High Level Meeting on Green Investment Blueprint for Papua and West Papua, di Sorong, Kamis (27/02).
Baca Juga: Pemerintah petakan investasi hijau di Papua, bagaimana dengan pengembangan sawit?
Konsep investasi hijau dalam tahap awal ini, akan menyasar pada ekowisata, serta hasil pertanian dan perikanan dari Papua dan Papua Barat yang memiliki potensi untuk diekspor.
"Kami memiliki komoditas yang siap ditingkatkan dan dikembangkan seperti kakao, kopi arabika, dan pala. Kami juga memiliki rumput laut dan kopi robusta yang tumbuh baik di Papua, serta budaya, lingkungan, laut di Papua yang menawarkan banyak peluang untuk ekowisata," tambahnya.
Luhut berharap, konsep investasi ramah lingkungan yang akan diterapkan di Papua dan Papua Barat ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi di tanah Papua. Jadi, dengan adanya investasi, masyarakat akan memulai kegiatan ekonomi dan berimbas pada pertumbuhan perekonomian alam, serta masyarakat dapat mendapatkan manfaat sosial dari investasi ini.
Luhut juga menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk melindungi, melestarikan, dan mengelola ekosistem di Provinsi Papua dan Papua Barat secara berkelanjutan.
Baca Juga: Dukung investasi hijau, Otoritas Keuangan Singapura gelontorkan US$ 2 miliar
Komitmen ini kemudian akan ditunjukkan melalui pengembangan prakarsa pembangunan rendah karbon, moratorium konsesi perkebunan kelapa sawit, serta moratorium konsesi hutan alam primer dan lahan gambut.
"Hutan serta ekosistem di Papua dan Papua Barat perlu dijaga agar tetap utuh. Pemerintah akan memberikan kerangka kebijakan sementara pelaku bisnis perlu menyediakan investasi dan dukungan. Kolaborasi ini hanya dapat dilakukan secara efektif jika pemerintah daerah, masyarakat, kelompok adat, bisnis lokal, kelompok agama dan organisasi masyarakat sipil dapat bekerja sama dan saling mendukung," kata Luhut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
