Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan segera bersiap mempercepat pelaksanaan mandatori biodiesel sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, jika dilakukan dengan cepat, hal ini bisa menghemat devisa negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Pemerintah akan segera menerapkan teknologi B20 (pemakaian biodiesel sebesar 20%). Sebab, sejatinya pemerintah telah memiliki regulasi untuk hal itu.
Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 24 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 , serta Peraturan Menteri ESDM. "Jadi sekarang ini lebih sebagai keputusan Presiden di ratas (rapat terbatas) itu bisa membuat hal ini betu-betul terlaksana," katanya usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jumat (20/7).
Selain ramah lingkungan penerapa biodiesel ini bisa menghemat devisa negara. Apalagi sudah empat tahun neraca perdagangan Indonesia defisit. Terutama di bidang minyak dan gas (migas) yang sudah enam bulan terakhir ini mencapai US$ 5,4 miliar, sementara non migas surplus US$ 4,4 miliar.
"Sehingga bisa dihitung, total defisit mencapai US$ 1 miliar lebih, sehingga dengan keputusan ini, maka kita punya dasar kuat untuk segera mengakhirinya. Tentu tidak dalam waktu seminggu langsung defisit hilang karena perlu ada masa persiapan, masa transisi," jelasnya.
Pemerintah pun berhitung lebih lanjut, kalau hal ini bisa dilaksanakan sepenuhnya maka penghematan bisa terjadi mencapai US$ 5,5 miliar per tahun. Adapun pelaksanaan penuh itu direncanakan sudah bisa dilakukan pada dua sampai tig abulan kedepan.
Tak hanya itu, menurut Darmin dampak baik langsung terlihat adalah harga minyak sawit (CPO) akan membaik. Sehingga bisa memperbaiki penghasilan para petani kelapa sawit. Bahkan untuk jangka panjang, ia bilang sudah ada investasi di negara-negara tertentu yang bisa membuat biodiesel bisa B100 dengan teknologi yang ada.
Sebenarnya, BUMN memiliki kemampuan untuk menerapkan penggunaan biodiesel tersebut, namun implementasinya harus bertahap. Mulai dari B20 ke B30 lalu B40 hingga akhirnya mencapai B100.
"Dengan begitu, kita menciptakan permintaan sendiri untuk CPO kita yang sangat besar sehingga mengurangi ketergantungan kita kepada pasar eropa yang suka neken-neken kita itu. Walaupun kita tidak takut," kata Darmin.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk mempercepat pelaksanaan mandatori biodiesel. Pasalnya, Indonesia saat ini masih merupakan negara penggunaan energi fosil yang dominan. Sedangkan, pemanfaatan energi terbarukan masih sangat kecil.
"Kita tidak boleh hanya bergantung pada fosil semata karena suatu saat akan habis," ungkapnya saat membuka ratas di Kantor Presiden, Jumat (20/7). Maka dari itu, Presiden akan pantau terus implementasi di lapangan. Sebab, ia menilai prosesnya di lapangan belum sesuai yang diharapkan.
Presiden mengatakan, dengan langkah itu pemerintah bisa memperbaiki neraca perdagangan dengan mengurangi impor minyak. "Artinya kita akan menghemat devisa, ada penghematan. Saya dapat info bahwa tiap hari kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa hemat US$ 21 juta per hari," jelasnya.
Sehingga hal ini bisa menjadi komitmen bersama di setiap kementrian dan lembaga. "Dalam rangka ini betul-betul disiapkan detil dari hulu ke hilir," tegas Presiden.
Dengan demikian, rencana ini betul-betul bisa menghasilkan sesuatu yang baik dan tidak kalah penting memastikan keamanan dan keandalan bio diesel sebagai bahan bakar altrnatif. Sehingga penggunaan biodiesel semakin meningkat dan meluas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
