Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Handoyo .
Sebenarnya, BUMN memiliki kemampuan untuk menerapkan penggunaan biodiesel tersebut, namun implementasinya harus bertahap. Mulai dari B20 ke B30 lalu B40 hingga akhirnya mencapai B100.
"Dengan begitu, kita menciptakan permintaan sendiri untuk CPO kita yang sangat besar sehingga mengurangi ketergantungan kita kepada pasar eropa yang suka neken-neken kita itu. Walaupun kita tidak takut," kata Darmin.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk mempercepat pelaksanaan mandatori biodiesel. Pasalnya, Indonesia saat ini masih merupakan negara penggunaan energi fosil yang dominan. Sedangkan, pemanfaatan energi terbarukan masih sangat kecil.
"Kita tidak boleh hanya bergantung pada fosil semata karena suatu saat akan habis," ungkapnya saat membuka ratas di Kantor Presiden, Jumat (20/7). Maka dari itu, Presiden akan pantau terus implementasi di lapangan. Sebab, ia menilai prosesnya di lapangan belum sesuai yang diharapkan.
Presiden mengatakan, dengan langkah itu pemerintah bisa memperbaiki neraca perdagangan dengan mengurangi impor minyak. "Artinya kita akan menghemat devisa, ada penghematan. Saya dapat info bahwa tiap hari kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa hemat US$ 21 juta per hari," jelasnya.
Sehingga hal ini bisa menjadi komitmen bersama di setiap kementrian dan lembaga. "Dalam rangka ini betul-betul disiapkan detil dari hulu ke hilir," tegas Presiden.
Dengan demikian, rencana ini betul-betul bisa menghasilkan sesuatu yang baik dan tidak kalah penting memastikan keamanan dan keandalan bio diesel sebagai bahan bakar altrnatif. Sehingga penggunaan biodiesel semakin meningkat dan meluas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
