Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani (Menkeu) telah melaporkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018 yang belum diaudit (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Perlu kami sampaikan bahwa sesuai standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan LKPP tahun 2018 yang kami sampaikan hari ini terdiri atas 7 komponen laporan," ujat Sri Mulyani, Rabu (27/3).
Tujuh komponen laporan tersebut antara lain laporan realisasi APBN, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas hingga catatan atas laporan keuangan.
Dalam paparannya, Sri Mulyani pun menyinggung bahwa perekonomian 2018 tumbuh dengan baik ditunjukkan dari ekonomi makro yang stabil meski kondisi ekonomi global mengalami gejolak.
Kestabilan ini pun ditunjukkan inflasi yang terjaga di angka 3,13% dan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh 5,17% lebih tinggi di tahun sebelumnya.
Pemerintah pun berhasil memperbaiki gini rasio menjadi 0,384, menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 9,66%, dan menurunkan tingkat pengangguran menjadi 5,3%.
Terkait kinerja APBN, Sri Mulnai menyebutkan pemerintah berhasil mencatat penerimaan negara sebesar Rp 1.943,7 atau tumbuh 16,6%. Penerimaan negara ini sebesar 102,6% dari target APBN 2018.
"Kerja positif ini dikarenakan meningkatnya penerimaan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk dan bea keluar, juga Penerimaan Negara Bukan Pajak," tutur Sri Mulyani.
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 2.208,8 triliun atau mencapai 99,5% dari target APBN. Menurut Sri Mulyani, belanja negara ini un disertai dengan kualitas belanja yang semakin membaik di mana sasaran strategis di tahun 2018 tercapai.
Defisit anggaran pada 2018 tercatat sebesar 1,79% lebih rendah dari target defisit yang sebesar 2,19%. Defisit yang lebih rendah ini, menurut Sri Mulyani, menunjukkan pengelolaan defisit dan keuangan negara yang dilakukan secara hati-hati dan optimal.
Lebih lanjut, Sri Muluyani menyampaikan laporan perubahan saldo anggaran lebih pada akhir 2018 sebesar 175,2 triliun atau meningkat Rp 36,9 triliun dari Rp 138,3 triliun. Untuk laporan arus kas, Sri Mulani mengatakan kenaikan kas pemerintah pada 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 30,9 triliun.
Sri Mulyani pun melaporkan pendapatan laporan operasional adalah sebesar Rp 2.161,3 triliun dengan beban kegiatan operasional sebesar Rp 2.241,5 triliun sehingga defisit laporan sebesar Rp 81,2 triliun.
Lalu defisit kegiatan non operasional sebesar Rp 83, 1 triliun. "Pada akhirnya membentuk defisit laporan operasi tahun 2018 sebesar Rp 164,3 triliun," tutur Sri.
Untuk neraca, hingga 31 Desember, Sri Melaporkan nilai aset pemerintah pusat mencapai Rp 6.214,2 triliun, dengan kewajiban Rp 4.855,5 triliun dan ekuitas sebesar Rp 1.358,7 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
